Bagi pensiunan, administrasi perpajakan tetap perlu diperhatikan. Terlebih, pensiunan yang menerima penghasilan pensiun dapat memiliki kewajiban perpajakan sesuai ketentuan. Salah satu dokumen penting dalam administrasi tersebut adalah bukti potong PPh Pasal 21. Karena itu, pensiunan perlu mengetahui cara mendapatkan dokumen…
Perusahaan dengan transaksi besar menghadapi tantangan pajak yang semakin kompleks. Terlebih, jumlah data transaksi dapat bertambah seiring pertumbuhan kegiatan usaha. Dalam kondisi tersebut, pelaporan tepat waktu saja belum tentu cukup. Sebab, perusahaan juga perlu memastikan data pajaknya konsisten dan mudah…
Penandatanganan Surat Pemberitahuan atau SPT menjadi bagian penting dalam administrasi perpajakan. Terlebih, SPT merupakan dokumen resmi yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya. Dalam praktik perusahaan, penandatanganan SPT tidak selalu dilakukan langsung oleh direktur. Sering kali, perusahaan memberikan tugas…
Direktorat Jenderal Pajak atau DJP mencatat adanya kenaikan pembayaran atas ketetapan pajak. Menariknya, pembayaran tersebut melebihi nilai yang disetujui wajib pajak. Berdasarkan Laporan Keuangan DJP 2025, nilainya mencapai Rp29,93 triliun. Sementara itu, pada 2024 nilainya tercatat sebesar Rp25,14 triliun. Dengan…
Pemerintah kembali mengubah ketentuan mengenai PPh Final UMKM. Perubahan tersebut perlu diperhatikan oleh pelaku usaha. Aturan terbaru tertuang dalam PP Nomor 20 Tahun 2026. Melalui aturan tersebut, pemerintah membatasi subjek yang dapat menggunakan skema PPh final UMKM. Kini, hanya ada…
Peredaran rokok ilegal masih menjadi perhatian pemerintah. Sebab, produk tersebut dapat beredar tanpa memenuhi ketentuan cukai. Terbaru, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC menggagalkan peredaran rokok tanpa pita cukai. Penindakan tersebut berlangsung di wilayah perairan Kepulauan Riau. Dalam operasi…
Profesi pengemudi ojek online atau ojol semakin berkembang di Indonesia. Seiring itu, muncul pula pertanyaan mengenai kewajiban pajak atas penghasilan para pengemudi. Terlebih lagi, penghasilan pengemudi ojol berasal dari berbagai jenis layanan. Misalnya, ada layanan antar penumpang, makanan, barang, hingga…
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBB-P2 merupakan pajak daerah. Karena itu, pengelolaannya berada dalam kewenangan pemerintah daerah. Di Jakarta, pemerintah memberikan sejumlah kebijakan untuk meringankan beban wajib pajak. Salah satunya, berupa fasilitas pembebasan pokok PBB-P2 bagi kriteria…
Sumbangan untuk korban bencana merupakan bentuk kepedulian sosial. Namun, dari sisi perpajakan, perlakuannya memiliki ketentuan khusus. Tidak semua sumbangan otomatis dapat menjadi pengurang pajak. Sebaliknya, hanya jenis sumbangan tertentu yang memenuhi persyaratan perpajakan. Salah satunya adalah sumbangan untuk penanggulangan bencana…
Perdagangan barang perhiasan memiliki karakteristik yang cukup khusus. Karena itu, proses klasifikasi barang perlu dilakukan secara cermat. Dalam kegiatan impor dan ekspor, klasifikasi barang menjadi bagian penting. Selain itu, klasifikasi menentukan bagaimana suatu barang diperlakukan dalam proses kepabeanan. Salah satu…