Perubahan sistem sertifikasi perpajakan menjadi perhatian bagi calon peserta ujian. Terlebih, pemerintah memperkenalkan skema baru melalui PMK 55/2026.
Selain itu, perubahan tidak hanya menyangkut materi ujian. Mekanisme pelaksanaan dan cara menentukan kelulusan juga mengalami penyesuaian.
Berdasarkan informasi terbaru BPPK, Uji Kompetensi Perpajakan atau UKP akan menggunakan skema komprehensif. Artinya, seluruh materi pada tingkat yang dipilih akan diuji dalam satu rangkaian.
Sebelumnya, peserta lebih terbiasa dengan sistem ujian berdasarkan mata pelajaran. Kini, peserta perlu memahami materi secara lebih menyeluruh.
Karena itu, persiapan UKP 2026 tidak cukup dilakukan dengan menghafal satu topik. Peserta perlu memahami hubungan antarmateri perpajakan.
Selain itu, tingkat kompetensi yang dipilih akan menentukan luas materi. Peserta tingkat B, misalnya, tetap menghadapi materi tingkat A.
Sementara itu, peserta tingkat C harus menguasai materi tingkat A dan B. Setelah itu, terdapat tambahan materi yang lebih kompleks.
Apa Itu Uji Kompetensi Perpajakan 2026?
Pada dasarnya, Uji Kompetensi Perpajakan merupakan ujian untuk mengukur kompetensi teknis seseorang di bidang perpajakan.
Selanjutnya, peserta yang lulus dapat memperoleh Surat Keterangan Kompetensi atau SKK. SKK tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam skema baru kuasa wajib pajak.
Berdasarkan PMK 55/2026, SKK menjadi salah satu dasar bagi pihak lain yang bertindak sebagai kuasa wajib pajak. Konsultan pajak juga memiliki ketentuan tersendiri dalam memperoleh izin.
Namun, perlu dibedakan antara UKP dan ujian profesi konsultan pajak. Keduanya memiliki fungsi yang tidak sepenuhnya sama.
UKP lebih berfokus pada kompetensi teknis perpajakan. Sementara itu, ujian profesi konsultan pajak berkaitan dengan aspek profesi, termasuk kode etik.
Dengan demikian, calon konsultan pajak perlu memahami dua proses tersebut. Lulus UKP tidak otomatis berarti seseorang langsung memperoleh izin sebagai konsultan pajak.
Materi Uji Kompetensi Perpajakan 2026 Tingkat A
Bagi peserta tingkat A, materi yang harus dikuasai berkaitan dengan dasar-dasar perpajakan.
Selain itu, tingkat A tetap mencakup beberapa kelompok materi utama. Seluruhnya akan diuji dalam satu rangkaian ujian.
Materi Uji Kompetensi Perpajakan 2026 tingkat A meliputi PPh orang pribadi dan SPT PPh orang pribadi.
Kemudian, terdapat materi Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP. Peserta juga perlu memahami PPSP dan Pengadilan Pajak.
Selanjutnya, peserta akan menghadapi materi pemotongan dan pemungutan PPh. Materi ini mencakup konsep PPh Potput yang banyak digunakan dalam administrasi pajak.
Selain itu, terdapat materi PPN dan SPT PPN. Peserta juga perlu mempelajari Bea Meterai.
Secara ringkas, materi tingkat A mencakup:
- PPh orang pribadi dan SPT PPh orang pribadi.
- KUP, PPSP, dan Pengadilan Pajak.
- Pemotongan dan pemungutan PPh.
- PPN dan SPT PPN.
- Bea Meterai.
Dengan demikian, peserta tingkat A perlu memiliki pemahaman dasar yang cukup luas. Jangan hanya berfokus pada satu jenis pajak.
Fokus Belajar untuk Peserta Tingkat A
Pertama, peserta sebaiknya memahami konsep PPh orang pribadi. Materi tersebut perlu dikaitkan dengan penghitungan dan pelaporan SPT.
Selanjutnya, pelajari KUP secara bertahap. Jangan hanya menghafalkan pasal tanpa memahami penerapannya.
Selain itu, pahami proses penagihan pajak. Konsep PPSP juga perlu dipelajari karena berkaitan dengan tindakan penagihan.
Kemudian, pelajari PPN dan mekanisme pelaporannya. Peserta perlu memahami hubungan antara transaksi, faktur pajak, dan SPT PPN.
Terakhir, jangan mengabaikan Bea Meterai. Meskipun materinya terlihat lebih sederhana, topik tersebut tetap masuk dalam cakupan ujian.
Materi Uji Kompetensi Perpajakan 2026 Tingkat B
Tingkat B memiliki cakupan yang lebih luas. Peserta tidak hanya diuji mengenai materi tambahan.
Sebaliknya, peserta tingkat B juga tetap menghadapi materi tingkat A. Artinya, dasar perpajakan tetap harus dikuasai.
Selain materi tingkat A, terdapat PPh badan dan SPT PPh badan. Materi ini menjadi salah satu bagian penting tingkat B.
Selanjutnya, peserta juga perlu memahami akuntansi perpajakan. Pemahaman akuntansi membantu peserta menghubungkan transaksi dengan konsekuensi pajaknya.
Selain itu, terdapat materi PBB-P5L. Peserta perlu memahami karakter pajak tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, tingkat B membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam. Peserta perlu mampu membaca hubungan antara laporan keuangan dan kewajiban perpajakan.
Berdasarkan materi yang disampaikan BPPK, cakupan tingkat B meliputi materi tingkat A. Selain itu, terdapat PPh badan, akuntansi perpajakan, dan PBB-P5L.
Materi yang Perlu Dikuasai pada Tingkat B
Pertama, peserta perlu memperkuat materi PPh badan. Pelajari konsep penghasilan, biaya, koreksi fiskal, dan SPT Tahunan badan.
Selanjutnya, pahami akuntansi perpajakan. Materi ini dapat terasa lebih mudah jika peserta memahami dasar laporan keuangan.
Kemudian, pelajari PBB-P5L secara bertahap. Jangan hanya membaca definisinya.
Selain itu, peserta tetap harus menguasai PPN. Materi tersebut masih menjadi bagian dari ujian tingkat B.
Sementara itu, KUP, PPSP, dan Pengadilan Pajak juga tetap masuk. Karena itu, peserta sebaiknya tidak mengabaikan materi dasar.
Materi Uji Kompetensi Perpajakan 2026 Tingkat C
Tingkat C memiliki cakupan paling luas. Peserta perlu menguasai materi tingkat A dan B.
Namun, terdapat tambahan materi yang lebih kompleks. Salah satunya adalah perpajakan internasional.
Selain itu, peserta tingkat C akan mempelajari PPh badan untuk transaksi internasional. Pemahaman mengenai transaksi lintas negara menjadi semakin penting.
Selanjutnya, peserta juga tetap menghadapi materi PPh badan dalam negeri. Akuntansi perpajakan juga masih menjadi bagian dari ujian.
Materi PPh Potput, PPN, PBB-P5L, PPh orang pribadi, dan Bea Meterai juga tetap masuk.
Dengan demikian, peserta tingkat C membutuhkan persiapan paling komprehensif. Materinya tidak dapat dipelajari secara terpisah tanpa memahami konsep dasar.
BPPK menyebutkan bahwa tingkat C mencakup kompetensi tingkat A dan B. Selain itu, terdapat PPh badan transaksi internasional dan pajak internasional.
Rangkuman Materi Tingkat A, B, dan C
Agar lebih mudah dipahami, cakupan materi dapat digambarkan sebagai berikut.
| Tingkat | Cakupan Utama |
|---|---|
| A | PPh OP, KUP, PPSP, Pengadilan Pajak, PPh Potput, PPN, Bea Meterai |
| B | Materi A + PPh Badan, Akuntansi Perpajakan, PBB-P5L |
| C | Materi A + B + Pajak Internasional dan PPh Badan Transaksi Internasional |
Dengan demikian, tingkat ujian menentukan luas materi yang harus dikuasai.
Semakin tinggi tingkat yang dipilih, semakin besar pula cakupan kompetensinya. Karena itu, pemilihan tingkat perlu disesuaikan dengan kemampuan peserta.
Apakah UKP Harus Diikuti Secara Berjenjang?
Tidak. Salah satu perubahan penting adalah peserta tidak lagi wajib mengikuti ujian secara berjenjang.
Artinya, peserta dapat memilih tingkat A, B, atau C sesuai kompetensinya. Namun, pilihan tersebut memiliki konsekuensi terhadap materi ujian.
Jika peserta langsung memilih tingkat B, seluruh materi tingkat A tetap ikut diuji. Begitu pula jika peserta memilih tingkat C.
Peserta tingkat C akan diuji atas materi tingkat A, B, dan C. Karena itu, memilih tingkat lebih tinggi membutuhkan persiapan lebih luas.
Dengan demikian, peserta tidak boleh menganggap tingkat C hanya berisi materi tambahan. Materi dasar tetap menjadi bagian dari ujian.
Kode Etik Tidak Lagi Menjadi Materi UKP
Perubahan lainnya berkaitan dengan kode etik profesi. Dalam skema baru, kode etik tidak lagi menjadi bagian dari UKP BPPK.
Sebaliknya, materi kode etik akan masuk dalam ujian profesi konsultan pajak. Ujian tersebut akan diselenggarakan oleh asosiasi konsultan pajak.
Karena itu, peserta perlu membedakan kompetensi teknis dan kompetensi profesi. UKP menguji kemampuan teknis perpajakan.
Sementara itu, ujian profesi menguji aspek yang berkaitan dengan profesi konsultan pajak. Kode etik menjadi salah satu bagian penting di dalamnya.
Dengan adanya pemisahan tersebut, calon konsultan pajak perlu menyiapkan diri untuk dua jenis kompetensi. Keduanya memiliki tujuan yang berbeda.
Bentuk Soal Uji Kompetensi Perpajakan 2026
Selain materi, bentuk soal juga mengalami perubahan. BPPK menjelaskan bahwa ujian akan menggunakan soal pilihan ganda.
Namun, peserta tidak cukup hanya menghafal teori. Soal akan mengacu pada implementasi peraturan perpajakan.
Selain itu, soal juga dapat menggunakan kasus yang berkaitan dengan praktik perpajakan. Artinya, kemampuan menerapkan aturan menjadi sangat penting.
Dengan demikian, metode belajar sebaiknya tidak hanya membaca ringkasan. Peserta perlu mengerjakan latihan berbasis kasus.
Selanjutnya, peserta perlu memahami cara membaca fakta dalam soal. Kesalahan memahami kondisi transaksi dapat menghasilkan jawaban yang keliru.
Berapa Passing Grade UKP 2026?
BPPK menetapkan passing grade sebesar 60 pada skala 0 sampai 100. Ketentuan ini berlaku dalam skema baru Uji Kompetensi Perpajakan.
Selain itu, hasil ujian akan lebih sederhana. Peserta akan memperoleh status lulus atau tidak lulus.
Berbeda dari pola sebelumnya, peserta tidak lagi memiliki mekanisme mengulang mata ujian tertentu dalam satu tingkat. Seluruh materi tingkat yang dipilih diuji secara komprehensif.
Karena itu, persiapan harus dilakukan terhadap seluruh cakupan materi. Jangan hanya mengejar nilai tinggi pada satu topik.
Kapan Uji Kompetensi Perpajakan 2026 Dilaksanakan?
Untuk periode 2026, BPPK merencanakan UKP dengan skema baru mulai pertengahan Oktober hingga Desember 2026. Pelaksanaan tersebut dilakukan setelah rangkaian USKP peserta mengulang dalam skema lama diselesaikan.
Namun, peserta tetap perlu memperhatikan pengumuman resmi. Jadwal dan ketentuan teknis dapat diperbarui melalui kanal BPPK.
Selain itu, calon peserta perlu memantau portal sertifikasi Kementerian Keuangan. Informasi pendaftaran dan pelaksanaan dapat berubah sesuai pengumuman resmi.
Dengan demikian, jangan hanya mengandalkan informasi dari media. Periksa juga pengumuman dari penyelenggara sebelum melakukan pendaftaran.
Hubungan UKP dengan SKK
Lulus UKP memiliki kaitan dengan penerbitan Surat Keterangan Kompetensi. SKK menunjukkan kompetensi yang telah diperoleh peserta.
Selanjutnya, SKK menjadi bagian penting dalam skema pihak yang bertindak sebagai kuasa wajib pajak. PMK 55/2026 juga mengatur hubungan SKK dengan proses administrasi tersebut.
Selain itu, SKK memiliki masa berlaku. Berdasarkan informasi BPPK yang disampaikan melalui DDTC, SKK dan SKT berlaku selama tiga tahun dan dapat diperpanjang melalui ujian penyegaran.
Karena itu, peserta tidak hanya perlu mengejar kelulusan. Pemahaman mengenai keberlanjutan kompetensi juga penting.
UKP Berbeda dengan Ujian Profesi Konsultan Pajak
Banyak calon peserta masih menyamakan UKP dengan ujian profesi konsultan pajak. Padahal, keduanya memiliki fungsi berbeda.
Pertama, UKP berfokus pada kompetensi teknis perpajakan. Penyelenggaranya adalah BPPK sesuai skema yang ditetapkan.
Sementara itu, ujian profesi konsultan pajak diselenggarakan oleh asosiasi konsultan pajak. Materinya mencakup aspek profesi dan kode etik.
Selain itu, seseorang yang ingin menjadi konsultan pajak tetap harus memenuhi persyaratan lain. Lulus UKP saja tidak otomatis memberikan izin praktik.
Dengan demikian, calon konsultan pajak perlu memahami seluruh tahapan. Persiapan harus disesuaikan dengan tujuan karier yang ingin dicapai.
Strategi Belajar Menghadapi UKP 2026
Pertama, tentukan tingkat ujian yang akan dipilih. Setelah itu, petakan seluruh materi yang harus dikuasai.
Selanjutnya, mulai dari konsep dasar. Materi KUP dan PPh menjadi fondasi penting untuk memahami topik lainnya.
Kemudian, buat kelompok belajar berdasarkan jenis pajak. Misalnya, kelompokkan PPh, PPN, KUP, dan akuntansi perpajakan.
Selain itu, gunakan latihan berbasis kasus. Cara ini membantu peserta memahami penerapan aturan.
Jangan hanya menghafal tarif. Pahami pula kapan suatu ketentuan berlaku dan bagaimana penerapannya.
Selanjutnya, biasakan membaca soal dengan teliti. Perhatikan fakta, periode pajak, status pihak, dan jenis transaksi.
Dengan demikian, peserta akan lebih terbiasa menghadapi soal yang bersifat praktis.
Tips Belajar Berdasarkan Tingkat Ujian
Untuk tingkat A, fokuskan persiapan pada konsep dasar perpajakan. PPh orang pribadi, PPN, KUP, PPh Potput, dan Bea Meterai perlu dipahami dengan baik.
Sementara itu, peserta tingkat B perlu menambah fokus pada PPh badan. Akuntansi perpajakan juga perlu mendapatkan porsi belajar yang cukup.
Kemudian, peserta tingkat C perlu menambahkan materi pajak internasional. Transaksi lintas negara perlu dipahami bersama konsep PPh badan.
Selain itu, seluruh materi tingkat sebelumnya tetap harus dipelajari. Jangan sampai peserta terlalu fokus pada materi tambahan.
Dengan demikian, strategi belajar harus berbentuk bertingkat. Materi dasar menjadi fondasi sebelum masuk ke topik yang lebih kompleks.
Kesalahan yang Sebaiknya Dihindari Peserta
Salah satu kesalahan umum adalah belajar hanya dari kumpulan soal. Latihan memang penting, tetapi pemahaman aturan tetap menjadi dasar.
Selain itu, peserta sering mengabaikan materi yang dianggap mudah. Padahal, setiap bagian dapat berkontribusi terhadap nilai akhir.
Kesalahan lainnya adalah memilih tingkat ujian tanpa mempertimbangkan kemampuan. Tingkat C, misalnya, memiliki cakupan yang jauh lebih luas.
Kemudian, peserta dapat terlalu fokus pada hafalan. Padahal, soal UKP baru juga diarahkan pada implementasi aturan dan kasus perpajakan.
Karena itu, latihan sebaiknya dilakukan dengan memahami alasan di balik setiap jawaban. Cara tersebut membantu membangun kemampuan analisis.
Checklist Persiapan UKP 2026
Sebelum mengikuti ujian, peserta dapat menggunakan checklist berikut:
- Tentukan tingkat A, B, atau C.
- Pelajari seluruh cakupan tingkat yang dipilih.
- Pahami materi dasar perpajakan.
- Pelajari ketentuan terbaru.
- Latih soal berbasis kasus.
- Pahami PPh, PPN, KUP, dan PPh Potput.
- Untuk tingkat B, pelajari akuntansi dan PBB-P5L.
- Untuk tingkat C, pelajari pajak internasional.
- Pantau pengumuman resmi BPPK.
- Pastikan dokumen pendaftaran lengkap.
- Siapkan jadwal belajar sebelum ujian.
Dengan demikian, persiapan menjadi lebih terarah. Peserta juga dapat mengetahui bagian mana yang masih perlu diperkuat.
Kesimpulan
Materi Uji Kompetensi Perpajakan 2026 mengalami perubahan mengikuti skema baru. Peserta kini dapat memilih tingkat A, B, atau C tanpa wajib mengikuti ujian secara berjenjang.
Namun, tingkat yang dipilih menentukan cakupan materi. Peserta B tetap diuji materi A dan B, sedangkan peserta C diuji materi A, B, dan C.
Selain itu, kode etik profesi tidak lagi menjadi materi UKP BPPK. Materi tersebut akan masuk dalam ujian profesi konsultan pajak.
Selanjutnya, format ujian menggunakan pilihan ganda. Soal mengacu pada implementasi peraturan dan kasus perpajakan.
Passing grade juga telah ditetapkan sebesar 60 dari skala 100. Karena itu, peserta perlu mempersiapkan seluruh materi secara menyeluruh.
Pada akhirnya, kunci menghadapi UKP 2026 bukan sekadar menghafal. Peserta perlu memahami aturan dan mampu menerapkannya pada kasus perpajakan.
Butuh Pendampingan di Bidang Perpajakan?
Memahami perkembangan perpajakan membutuhkan waktu dan ketelitian. Terlebih, perubahan aturan dapat memengaruhi praktik perpajakan sehari-hari.
Oleh karena itu, konsultasi dengan tenaga profesional dapat membantu wajib pajak maupun perusahaan memahami kewajiban perpajakannya.
KKP Melinda – Konsultan Pajak Batam menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan perpajakan. Layanan tersebut dapat membantu kebutuhan perpajakan pribadi maupun perusahaan.
Selain konsultasi, kebutuhan dapat mencakup pelaporan SPT, pemeriksaan pajak, pendampingan pemeriksaan, penyusunan laporan, hingga berbagai kebutuhan perpajakan lainnya.
Jika Anda membutuhkan pendampingan perpajakan yang lebih terarah, silakan menghubungi KKP Melinda – Konsultan Pajak Batam.
KKP Melinda – Konsultan Pajak Batam
Dengan pendampingan yang tepat, pengelolaan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara lebih tertib. Selain itu, Anda dapat lebih siap menghadapi perubahan sistem dan ketentuan perpajakan.