Mengenal Verifikasi Profil UKP Verifikasi profil UKP merupakan tahap penting bagi calon peserta Uji Kompetensi Perpajakan. Proses ini dilakukan melalui Portal Sertifikasi Kementerian Keuangan. Selain itu, peserta harus memastikan seluruh data diri dan dokumen pendukung telah sesuai. UKP menjadi salah…
Perkembangan pasar keuangan membuat nilai aset dapat berubah setiap hari. Harga saham, misalnya, bisa meningkat tanpa adanya penjualan. Kenaikan tersebut sering disebut unrealized profits atau keuntungan yang belum direalisasi. Lantas, apakah keuntungan tersebut seharusnya langsung dikenai pajak? Pertanyaan ini menjadi…
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mengembangkan teknologi untuk memperkuat pengawasan perpajakan. Salah satu langkah terbarunya adalah penggunaan artificial intelligence (AI) untuk membantu memetakan aset wajib pajak berkekayaan tinggi. Teknologi ini diharapkan membuat pemantauan perubahan kekayaan menjadi lebih cepat. Berdasarkan pemberitaan…
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan memberikan penjelasan mengenai sistem pengawasan Uji Kompetensi Perpajakan (UKP). Informasi ini penting bagi peserta yang mengikuti ujian secara daring. Selain itu, penjelasan tersebut membantu mengurangi kesalahpahaman mengenai notifikasi pelanggaran pada layar ujian.…
Peserta Uji Kompetensi Perpajakan (UKP) kini dapat mengakses kartu ujian dummy melalui portal sertifikasi Kementerian Keuangan. Informasi ini disampaikan oleh Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Penjaminan Mutu (Pusbin JFPM). Kartu tersebut memuat tautan Zoom untuk perangkat kedua yang digunakan sebagai…
Perubahan sistem sertifikasi perpajakan menjadi perhatian bagi calon peserta ujian. Terlebih, pemerintah memperkenalkan skema baru melalui PMK 55 Selain itu, perubahan tidak hanya menyangkut materi ujian. Mekanisme pelaksanaan dan cara menentukan kelulusan juga mengalami penyesuaian. Berdasarkan informasi terbaru BPPK, Uji…
Pemerintah kembali mengubah ketentuan mengenai PPh Final UMKM. Perubahan tersebut perlu diperhatikan oleh pelaku usaha. Aturan terbaru tertuang dalam PP Nomor 20 Tahun 2026. Melalui aturan tersebut, pemerintah membatasi subjek yang dapat menggunakan skema PPh final UMKM. Kini, hanya ada…
Perkembangan perdagangan digital membuat aktivitas jual beli melalui marketplace semakin luas. Seiring perkembangan tersebut, kewajiban perpajakan bagi pedagang online juga perlu diperhatikan. Saat ini, marketplace tertentu dapat ditunjuk sebagai pihak lain untuk memungut PPh Pasal 22. Dengan demikian, seller tidak…
Digitalisasi administrasi perpajakan membawa banyak perubahan bagi wajib pajak. Namun demikian, proses adaptasi terhadap sistem baru tidak selalu berjalan mulus. Salah satu kendala yang dapat ditemui pengguna adalah munculnya notifikasi “tanggal pengesahan tak valid” pada Coretax DJP. Oleh karena itu,…
Perkembangan perdagangan elektronik di Indonesia mendorong pemerintah menyempurnakan regulasi perpajakan. Oleh karena itu, diterbitkan ketentuan baru yang mengatur mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) melalui marketplace, termasuk Lazada. Selain memberikan kepastian hukum, regulasi tersebut juga mengatur penggunaan Surat Pernyataan bagi seller…