Pemerintah kembali mengubah ketentuan mengenai PPh Final UMKM. Perubahan tersebut perlu diperhatikan oleh pelaku usaha. Aturan terbaru tertuang dalam PP Nomor 20 Tahun 2026. Melalui aturan tersebut, pemerintah membatasi subjek yang dapat menggunakan skema PPh final UMKM. Kini, hanya ada…
Perkembangan perdagangan digital membuat aktivitas jual beli melalui marketplace semakin luas. Seiring perkembangan tersebut, kewajiban perpajakan bagi pedagang online juga perlu diperhatikan. Saat ini, marketplace tertentu dapat ditunjuk sebagai pihak lain untuk memungut PPh Pasal 22. Dengan demikian, seller tidak…
Digitalisasi administrasi perpajakan membawa banyak perubahan bagi wajib pajak. Namun demikian, proses adaptasi terhadap sistem baru tidak selalu berjalan mulus. Salah satu kendala yang dapat ditemui pengguna adalah munculnya notifikasi “tanggal pengesahan tak valid” pada Coretax DJP. Oleh karena itu,…
Perkembangan perdagangan elektronik di Indonesia mendorong pemerintah menyempurnakan regulasi perpajakan. Oleh karena itu, diterbitkan ketentuan baru yang mengatur mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) melalui marketplace, termasuk Lazada. Selain memberikan kepastian hukum, regulasi tersebut juga mengatur penggunaan Surat Pernyataan bagi seller…
Perubahan regulasi perpajakan marketplace membuat para penjual online perlu memahami kewajiban administrasi terbaru. Oleh karena itu, seller Blibli yang memenuhi persyaratan tertentu perlu mengetahui cara mengajukan Surat Pernyataan Omzet agar mekanisme pemungutan pajak berjalan sesuai ketentuan. Selain membantu memenuhi kewajiban…
Administrasi perpajakan di Indonesia terus berkembang menuju layanan yang lebih digital. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menghadirkan berbagai kemudahan melalui platform DJP Online. Salah satu layanan terbaru adalah fasilitas untuk mengunduh Bukti Potong Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak…
Digitalisasi perpajakan terus berkembang untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menghadirkan berbagai layanan berbasis digital melalui sistem Coretax DJP. Salah satu layanan yang tersedia adalah pemantauan progres pengajuan keberatan pajak. Fitur ini…
Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap wajib pajak sesuai ketentuan perpajakan. Oleh karena itu, ketepatan data dalam SPT menjadi hal yang sangat penting. Namun demikian, tidak semua SPT yang telah dilaporkan terbebas dari kesalahan. Dalam…
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah terus menghadirkan kebijakan yang mendukung kemudahan administrasi perpajakan bagi pelaku UMKM. Seiring berkembangnya layanan digital, Direktorat Jenderal Pajak menyediakan berbagai layanan melalui sistem…
Banyak wajib pajak masih menganggap seluruh Surat Keterangan Terdaftar atau SKT memiliki fungsi yang sama. Padahal, setiap jenis SKT diterbitkan untuk tujuan yang berbeda. Seiring berkembangnya layanan perpajakan digital, jenis dokumen administrasi juga semakin beragam. Setiap dokumen memiliki fungsi sesuai…