Sejumlah pemerintah daerah memberikan keringanan PBB-P2 hingga akhir 2026. Dengan demikian, masyarakat masih memiliki kesempatan menyelesaikan tunggakan. Program tersebut menyasar wajib pajak dengan kewajiban PBB-P2. Namun, bentuk keringanan berbeda pada setiap daerah. Sebagian pemerintah daerah menghapus sanksi administrasi. Sementara itu,…
Pemerintah memberikan penyesuaian dalam aturan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam atau DHE SDA. Mulai 1 September 2026, ketentuan baru mulai diterapkan untuk Pemberitahuan Pabean Ekspor atau PPE. Relaksasi tersebut berkaitan dengan Pasal 18A PP Nomor 21 Tahun 2026. Melalui…
Pemerintah sedang menyiapkan rencana insentif motor listrik untuk 2026. Namun, skema tersebut belum menjadi kebijakan final. Salah satu angka yang muncul adalah insentif sebesar Rp3 juta per unit. Meski demikian, nominal tersebut masih dapat berubah. Pemerintah masih menunggu proposal dari…
Pemutihan pajak kendaraan 2026 masih berlangsung di sejumlah daerah. Namun, setiap provinsi menerapkan kebijakan yang berbeda. Ada daerah yang memberikan pembebasan denda. Sementara itu, daerah lain memberikan pengurangan pokok pajak. Bahkan, beberapa daerah memberikan keringanan untuk tunggakan tertentu. Karena itu,…
Pengusaha hasil tembakau memiliki sejumlah kewajiban dalam pengelolaan cukai. Selain itu, kebutuhan pita cukai perlu direncanakan secara tepat. Pita cukai digunakan sebagai tanda pelunasan cukai. Karena itu, ketersediaannya menjadi bagian penting dalam kegiatan produksi. Namun, kebutuhan pita cukai terkadang lebih…
Pelaporan SPT merupakan kewajiban penting bagi wajib pajak. Namun, keterlambatan tidak selalu otomatis menghasilkan denda. Ketentuan perpajakan memberikan beberapa pengecualian. Bahkan, terdapat delapan kelompok yang dapat terbebas dari denda keterlambatan SPT. Ketentuan tersebut tercantum dalam PMK 81 Secara khusus, aturan…
Pengelolaan pajak perusahaan kini semakin terintegrasi secara digital. Namun, perubahan sistem juga membawa sejumlah hal yang perlu dipahami wajib pajak. Salah satunya berkaitan dengan kelebihan penyetoran PPh Unifikasi. Saat ini, kelebihan tersebut tidak dapat lagi diajukan pemindahbukuan atau Pbk. Kondisi…
Penyelesaian sengketa pajak membutuhkan proses yang terstruktur. Karena itu, setiap pihak perlu memahami prosedur yang berlaku. Pada 2026, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP menerbitkan aturan baru. Aturan tersebut mengatur penanganan sidang banding dan gugatan di Pengadilan Pajak. Ketentuan itu tertuang…
Judul SEO: Tarik Dana Massal dari Bank, Ini Risiko Ekonominya Deskripsi Meta: Tarik dana massal dari bank dapat menekan likuiditas dan mengganggu kredit. Simak risiko bank run serta dampaknya terhadap ekonomi. Slug: tarik-dana-massal-bank-risiko-ekonomi Keyword Fokus: tarik dana massal dari bank…
Perubahan sistem perpajakan terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Seiring perubahan tersebut, sejumlah layanan digital juga mengalami penyesuaian. Salah satu perubahan berkaitan dengan penghentian layanan Info KSWP, e-Objection, dan Portal eX-1. Dengan demikian, wajib pajak perlu mengetahui perubahan…