Mengapa Aturan Kompetensi Kuasa Pajak Perlu Diselaraskan? Kompetensi kuasa wajib pajak menjadi perhatian setelah muncul perbedaan persyaratan bagi pihak yang mewakili wajib pajak. Perbedaan tersebut berkaitan dengan aturan administrasi perpajakan dan aturan kuasa hukum di Pengadilan Pajak. Oleh karena itu,…
Temuan BPK Menjadi Sorotan dalam Pengelolaan Pajak Kelemahan sistem DJP kembali menjadi perhatian setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan hasil pemeriksaannya. Temuan tersebut berkaitan dengan kemampuan sistem informasi perpajakan dalam mendukung penerimaan negara. Oleh karena itu, perbaikan teknologi dan administrasi…
Memahami Kebijakan Restitusi Pajak 2026 Restitusi pajak 2026 menjadi perhatian pelaku usaha dan wajib pajak. Pasalnya, pemerintah perlu menjaga penerimaan negara sekaligus memenuhi hak atas kelebihan pembayaran pajak. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mempertimbangkan kondisi fiskal dalam mengelola…
Penyelenggaraan MotoGP Mandalika tidak hanya melibatkan pembalap dan tim balap. Di balik acara tersebut, terdapat proses logistik internasional yang membutuhkan pengawasan khusus. Oleh karena itu, fasilitas kepabeanan berperan penting dalam mendukung kelancaran kegiatan. Berdasarkan pemberitaan DDTCNews pada 16 Oktober 2026,…
Gaji PNS lewat Kopdes Merah Putih menjadi topik yang menarik perhatian masyarakat. Wacana ini muncul seiring rencana pemerintah memperluas peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam layanan keuangan. Namun, masyarakat perlu memahami bahwa rencana tersebut belum sama dengan kebijakan yang sudah…
Pemerintah memberikan insentif fiskal berupa penurunan bea masuk bahan baku plastik menjadi 0% untuk barang impor tertentu. Kebijakan ini diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68 Tahun 2026. Tujuannya adalah membantu meningkatkan daya saing industri plastik hilir nasional. Berdasarkan…
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memperbarui layanan administrasi perpajakan melalui sistem Coretax. Salah satu pembaruan tersebut berkaitan dengan kode billing Pajak Tambahan GMT untuk memenuhi kewajiban Pajak Minimum Global. Informasi ini penting bagi grup perusahaan multinasional yang masuk dalam cakupan…
Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator penting untuk menilai perkembangan suatu negara. Namun, pertumbuhan tersebut belum tentu diikuti peningkatan penerimaan pajak dengan persentase yang sama. Kondisi inilah yang kembali menjadi perhatian dalam pembahasan tax ratio Indonesia. Berdasarkan pemberitaan DDTCNews pada…
Perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar dalam administrasi perpajakan. Salah satunya adalah penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Namun, perkembangan tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai keamanan data wajib pajak. Apakah informasi penghasilan, laporan keuangan,…
Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital. Kebijakan ini menjadi perhatian pengemudi ojek online (ojol), khususnya mengenai status kemitraan dan pendapatan. Selain itu, aturan ini memunculkan pembahasan mengenai perlakuan pajak bagi…