Perkembangan media digital membuat informasi keuangan semakin mudah diakses masyarakat. Oleh karena itu, konten mengenai investasi, perpajakan, asuransi, pinjaman, hingga perencanaan keuangan terus bermunculan di berbagai platform. Di sisi lain, kemudahan tersebut juga meningkatkan risiko penyebaran informasi yang tidak akurat.…
Banyak pelaku usaha mendirikan Perseroan Terbatas (PT) untuk mengembangkan bisnis secara profesional. Oleh karena itu, perubahan aturan perpajakan menjadi hal yang perlu dipahami sejak awal. Salah satu perubahan penting adalah tidak semua PT dapat lagi menggunakan skema PPh Final UMKM.…
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu kewajiban pajak daerah yang harus dipenuhi oleh pemilik atau pihak yang menguasai objek pajak. Oleh karena itu, setiap data yang tercantum dalam SPPT PBB-P2 harus dipastikan benar. Namun demikian,…
Pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan fiskal untuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional. Oleh karena itu, pembebasan bea masuk atas impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) mulai diberlakukan pada 28 Juli 2026. Kebijakan ini menjadi perhatian banyak pelaku usaha. Alasannya, sektor energi memiliki…
Transformasi digital terus mengubah cara administrasi perpajakan di Indonesia. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak terus mengembangkan sistem yang lebih modern dan terintegrasi. Salah satu langkah penting adalah pengembangan Coretax DJP. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperkuat…
Pemerintah terus memperbarui kebijakan untuk meningkatkan daya saing investasi di Indonesia. Oleh karena itu, berbagai regulasi baru diterbitkan guna menciptakan iklim usaha yang lebih menarik. Salah satu regulasi terbaru adalah Undang-Undang PFII yang telah resmi berlaku. Aturan ini menghadirkan berbagai…
Belakangan ini, muncul berbagai informasi mengenai keterlibatan TNI dan Polri dalam pengawasan wajib pajak. Oleh karena itu, banyak masyarakat mulai bertanya mengenai kebenaran kabar tersebut. Di sisi lain, beredarnya informasi yang tidak lengkap sering menimbulkan kesalahpahaman. Akibatnya, sebagian wajib pajak…
Dalam kegiatan usaha, transaksi penjualan tidak selalu berakhir dengan barang diterima secara permanen. Oleh karena itu, terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan barang harus dikembalikan kepada penjual. Selain memengaruhi transaksi bisnis, proses retur juga berdampak pada administrasi perpajakan. Salah satu dokumen…
Perkembangan layanan digital membuat administrasi perpajakan menjadi semakin praktis. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak terus menghadirkan berbagai fitur yang memudahkan wajib pajak. Salah satu layanan tersebut adalah permintaan IBK untuk keperluan perpajakan. Layanan ini membantu wajib pajak memperoleh informasi…
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah terus menghadirkan kebijakan yang mendukung kemudahan administrasi perpajakan bagi pelaku UMKM. Seiring berkembangnya layanan digital, Direktorat Jenderal Pajak menyediakan berbagai layanan melalui sistem…