Menerima STP pajak tentu dapat menimbulkan kekhawatiran bagi Wajib Pajak. Namun, surat tersebut sebaiknya tidak langsung dianggap sebagai masalah besar. Sebaliknya, STP perlu diperiksa dan ditindaklanjuti dengan tepat. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP kembali mengingatkan pentingnya merespons Surat Tagihan Pajak.…
Perkembangan perdagangan digital membuat transaksi melalui marketplace semakin luas. Karena itu, administrasi perpajakan juga terus menyesuaikan dengan pola perdagangan tersebut. Salah satu kebijakan yang perlu diperhatikan pedagang online adalah PPh marketplace. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan mekanisme pemungutan…
Menerima tagihan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dapat membuat wajib pajak khawatir. Namun, kondisi tersebut tidak selalu berarti telah terjadi pelanggaran berat. Pada dasarnya, tagihan dapat muncul karena beberapa kondisi administrasi. Misalnya, terdapat kekurangan pembayaran atau sanksi administrasi…
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih memiliki waktu sekitar 3,5 bulan untuk mengejar target penerimaan pajak 2026. Karena itu, otoritas pajak terus mengoptimalkan fungsi penghimpunan penerimaan dan pengawasan kepatuhan. Berdasarkan laporan terbaru, target pajak 2026 ditetapkan sebesar Rp2.357,7 triliun. Namun, pemerintah…
Pergantian Menteri Keuangan menjadi perhatian dalam pengelolaan fiskal Indonesia. Pada 14 September 2026, Suahasil Nazara dilantik sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ia menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa dalam posisi tersebut. Namun, perjalanan Suahasil menuju posisi tersebut tidak berlangsung secara singkat. Sebelum…
Implementasi Coretax DJP mengubah banyak proses administrasi perpajakan. Salah satunya adalah pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Namun, sebagian pengguna dapat mengalami kendala ketika membuka menu tersebut. Salah satunya adalah akses SPT PPh 21 di Coretax yang terbatas. Pada dasarnya,…
Perdagangan internasional kembali menjadi perhatian pemerintah. Kali ini, KADI selidiki dumping baja lapis seng atau galvanis asal China. Penyelidikan tersebut berkaitan dengan dugaan praktik perdagangan yang merugikan industri dalam negeri. Komite Anti Dumping Indonesia atau KADI memulai penyelidikan pada 15…
Pengurusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB menjadi bagian penting dalam transaksi properti. Namun, proses tersebut terkadang menghadapi kendala administratif. Salah satunya adalah NPOPTKP tidak muncul saat pengajuan BPHTB. Kondisi tersebut dapat membuat wajib pajak bingung. Terlebih…
Perkembangan pajak internasional kembali mengalami perubahan penting. OECD perbarui format GIR sekaligus menerbitkan pedoman administratif baru terkait pajak minimum global. Pembaruan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat penerapan Global Anti-Base Erosion atau GloBE Rules. Selain itu, perubahan tersebut berkaitan erat…
Ketentuan kepabeanan terus mengalami penyesuaian mengikuti kebutuhan pengawasan. Selain itu, pengelolaan barang dalam proses kepabeanan membutuhkan administrasi yang semakin tertib. Salah satu aturan terbaru berkaitan dengan ketentuan baru Tempat Penimbunan Pabean. Aturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan…