Selain itu, perubahan sistem administrasi pajak membuat komunikasi antara wajib pajak dan DJP semakin banyak dilakukan secara digital. Karena itu, data kontak menjadi bagian penting dalam administrasi perpajakan. Coretax DJP kini menjadi sistem utama dalam berbagai layanan perpajakan. Sistem tersebut…
Pada dasarnya, wajib pajak dapat melakukan pembetulan SPT apabila terdapat kesalahan dalam pelaporan. Mekanisme ini membantu memperbaiki data yang sudah disampaikan sebelumnya. Namun, mekanisme pembetulan SPT melalui Coretax mengalami penyesuaian. Mulai 1 Oktober 2026, pembetulan menggunakan mekanisme replace sesuai PER-12…
Pada dasarnya, perusahaan yang memiliki cabang perlu memperhatikan data tempat kegiatan usahanya. Data tersebut kini berkaitan erat dengan penggunaan Coretax DJP. Salah satu identitas yang perlu diperhatikan adalah Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha atau NITKU. Selain itu, NITKU tidak hanya…
Pada dasarnya, KLU di Coretax merupakan salah satu data penting dalam administrasi perpajakan. KLU adalah singkatan dari Klasifikasi Lapangan Usaha. KLU digunakan untuk mengelompokkan aktivitas ekonomi wajib pajak. Selain itu, KLU dapat menggambarkan kegiatan usaha, pekerjaan bebas, atau pekerjaan dalam…
Pada dasarnya, PPh Pasal 21 buruh tidak memiliki satu pola penghitungan untuk semua pekerja. Cara menghitungnya bergantung pada status dan pola penerimaan penghasilan. Buruh dapat termasuk pegawai tetap atau pegawai tidak tetap. Selain itu, cara pembayaran penghasilan juga menentukan metode…
Selain menjadi identitas perpajakan, NPWP kini memiliki peran dalam proses perizinan sektor tertentu. Salah satunya terlihat dalam penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS. Melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2026, OJK menetapkan sejumlah persyaratan bagi pihak…
Restitusi pajak menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan RUU APBN 2027. Pasalnya, pemerintah dan DPR memperluas cakupan pemeriksaan penerimaan negara. Perluasan tersebut mencakup audit khusus restitusi pajak. Dengan demikian, pengembalian kelebihan pembayaran pajak mendapat perhatian lebih dalam rancangan kebijakan fiskal…
Pemegang Izin Kuasa Hukum atau IKH bidang perpajakan perlu memperhatikan masa berlaku izinnya. Sebab, izin tersebut tidak berlaku tanpa batas waktu. Berdasarkan ketentuan yang dibahas DDTCNews, IKH bidang perpajakan berlaku selama dua tahun. Periode tersebut dihitung sejak tanggal keputusan Ketua…
Sistem Coretax DJP menjadi bagian penting dalam administrasi perpajakan digital di Indonesia. Seiring penerapannya, berbagai layanan perpajakan mulai diarahkan melalui sistem tersebut. Melalui Coretax, Wajib Pajak dapat mengakses berbagai layanan perpajakan secara elektronik. Selain itu, sistem ini menjadi sarana untuk…
Pengelolaan Faktur Pajak menjadi bagian penting dalam administrasi perpajakan Pengusaha Kena Pajak atau PKP. Namun, proses tersebut dapat menjadi lebih rumit ketika jumlah transaksi perusahaan semakin banyak. Dalam kondisi tertentu, PKP perlu mencari kembali faktur berdasarkan transaksi, pelanggan, atau keterangan…