Direktorat Jenderal Pajak atau DJP memperbarui ketentuan pengembalian pendahuluan pajak. Melalui PMK Nomor 28 Tahun 2026, terdapat sejumlah persyaratan baru bagi Wajib Pajak Kriteria Tertentu. Salah satu perubahan tersebut berkaitan dengan jasa audit. Kini, akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan…
Faktur pajak merupakan dokumen penting dalam administrasi Pajak Pertambahan Nilai atau PPN. Karena itu, penerbitannya harus didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi. Namun, masih terdapat praktik penerbitan faktur pajak tanpa transaksi yang sebenarnya. Padahal, tindakan tersebut bukan sekadar kesalahan administrasi…
Perkembangan perdagangan digital membuat aktivitas jual beli melalui marketplace semakin luas. Seiring perkembangan tersebut, kewajiban perpajakan bagi pedagang online juga perlu diperhatikan. Saat ini, marketplace tertentu dapat ditunjuk sebagai pihak lain untuk memungut PPh Pasal 22. Dengan demikian, seller tidak…
Menerima tagihan denda pajak tentu dapat membuat wajib pajak merasa khawatir. Namun demikian, munculnya tagihan tidak selalu berarti masalah tersebut tidak dapat diselesaikan. Pada kondisi tertentu, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Oleh karena itu, wajib…
Mendirikan perusahaan berarti memulai berbagai kewajiban administrasi. Namun demikian, kewajiban tersebut tidak selalu dimulai sejak Januari. Ada perusahaan yang baru berdiri pada pertengahan tahun. Oleh karena itu, periode kewajiban pajaknya juga perlu dipahami dengan tepat. Kondisi tersebut sering menimbulkan pertanyaan…
Mengurus perizinan usaha kini semakin terhubung dengan sistem digital. Namun demikian, integrasi tersebut membuat data perpajakan menjadi semakin penting. Salah satu kendala yang dapat dialami pelaku usaha adalah munculnya notifikasi NPWP tidak valid pada sistem OSS. Oleh karena itu, pelaku…
Digitalisasi administrasi perpajakan membawa banyak perubahan bagi wajib pajak. Namun demikian, proses adaptasi terhadap sistem baru tidak selalu berjalan mulus. Salah satu kendala yang dapat ditemui pengguna adalah munculnya notifikasi “tanggal pengesahan tak valid” pada Coretax DJP. Oleh karena itu,…
Kegiatan perdagangan internasional membutuhkan kemasan yang efisien dan dapat digunakan berulang. Oleh karena itu, pemerintah memberikan pengaturan khusus untuk penggunaan returnable package dalam kegiatan lintas negara. Returnable package merupakan pengemas yang dapat digunakan kembali. Dengan demikian, pengemas tersebut tidak diperlakukan…
Kebijakan mengenai pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace terus menjadi perhatian pelaku usaha digital. Oleh karena itu, setiap perubahan kebijakan perlu dipahami agar penjual dapat menyesuaikan administrasi perpajakannya. Salah satu perkembangan terbaru adalah keputusan Shopee untuk menghentikan sementara pemungutan PPh…
Hubungan perdagangan antara Indonesia dan Jepang terus berkembang setiap tahun. Oleh karena itu, pemerintah secara berkala melakukan penyesuaian terhadap kebijakan kepabeanan agar sejalan dengan perjanjian perdagangan internasional yang berlaku. Salah satu perubahan terbaru adalah penyesuaian tarif bea masuk untuk sejumlah…