Perkembangan regulasi perpajakan internasional terus memengaruhi sistem perpajakan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai menerapkan berbagai penyesuaian administrasi yang berkaitan dengan implementasi aturan Global Anti-Base Erosion (GLOBE). Salah satu ketentuan terbaru mewajibkan Wajib…
Keamanan data perpajakan menjadi perhatian penting bagi setiap wajib pajak. Oleh karena itu, munculnya faktur pajak fiktif atas nama seseorang dapat menimbulkan kekhawatiran dan berpotensi mengganggu administrasi perpajakan. Selain berdampak pada pencatatan pajak, kondisi tersebut juga dapat memengaruhi proses pelaporan…
Transformasi digital di bidang perpajakan terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Oleh karena itu, berbagai layanan kini disatukan dalam sistem Coretax DJP agar administrasi perpajakan menjadi lebih mudah dan efisien. Salah satu pembaruan penting adalah integrasi layanan faktur pajak…
Sistem administrasi perpajakan di Indonesia terus mengalami penyempurnaan. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali menyesuaikan ketentuan mengenai kode billing, pemindahbukuan, hingga Kode Jenis Setoran (KJS). Selain mendukung implementasi Coretax DJP, perubahan tersebut bertujuan menyederhanakan proses pembayaran pajak dan…
Perkembangan perdagangan elektronik di Indonesia mendorong pemerintah menyempurnakan regulasi perpajakan. Oleh karena itu, diterbitkan ketentuan baru yang mengatur mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) melalui marketplace, termasuk Lazada. Selain memberikan kepastian hukum, regulasi tersebut juga mengatur penggunaan Surat Pernyataan bagi seller…
Perubahan regulasi perpajakan marketplace membuat para penjual online perlu memahami kewajiban administrasi terbaru. Oleh karena itu, seller Blibli yang memenuhi persyaratan tertentu perlu mengetahui cara mengajukan Surat Pernyataan Omzet agar mekanisme pemungutan pajak berjalan sesuai ketentuan. Selain membantu memenuhi kewajiban…
Penerapan pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace menjadi salah satu perubahan penting dalam administrasi perpajakan Indonesia. Oleh karena itu, pelaku usaha berharap Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memperbarui petunjuk teknis agar implementasi aturan berjalan lebih jelas dan konsisten. Selain memberikan…
Perkembangan ekonomi digital terus mendorong pemerintah melakukan penyempurnaan sistem perpajakan. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menghadirkan mekanisme baru untuk transaksi digital yang sebelumnya belum dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Selain meningkatkan kepastian…
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memperkuat sistem administrasi perpajakan melalui pemanfaatan teknologi digital. Oleh karena itu, DJP kini menerapkan mekanisme pengawasan otomatis untuk mendeteksi potensi ketidakpatuhan wajib pajak. Kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi administrasi perpajakan berbasis data. (DDTC News)…
Pemerintah resmi menerapkan pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace mulai 1 Agustus 2026. Oleh karena itu, pelaku usaha yang berjualan melalui platform digital perlu memahami mekanisme baru ini. Kebijakan tersebut merupakan implementasi bertahap dari PMK Nomor 37 Tahun 2025. Selain…