Aktivitas penerbangan dan pelayaran melibatkan banyak negara. Karena itu, aspek perpajakannya tidak selalu sederhana. Sebuah perusahaan dapat berdomisili di satu negara. Namun, pesawat atau kapalnya bisa beroperasi melewati beberapa negara. Kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan hak pemajakan. Terlebih, setiap negara…
Perkembangan pembayaran digital terus mengalami perubahan di Indonesia. Sejalan dengan itu, pilihan instrumen pembayaran masyarakat juga semakin beragam. Salah satu perkembangan terbaru adalah hadirnya Kartu Kredit Indonesia atau KKI. Pada 17 Agustus 2026, Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia…
Metode penyusutan menjadi bagian penting dalam pembukuan perusahaan. Sebab, penyusutan berkaitan dengan pengakuan biaya atas aset tetap. Dalam praktiknya, perusahaan dapat menggunakan metode penyusutan tertentu. Namun, metode tersebut tidak dapat diganti secara bebas setiap tahun. Ketentuan perpajakan menerapkan prinsip taat…
Dalam transaksi perpajakan, retur barang dapat menimbulkan konsekuensi administratif. Namun, persoalan menjadi lebih menarik ketika pembelinya merupakan Wajib Pajak Pemungut PPN atau WAPU. WAPU mempunyai mekanisme pemungutan PPN tersendiri. Karena itu, transaksi dengan WAPU tidak selalu sama dengan transaksi biasa.…
Perubahan aturan cukai kembali perlu diperhatikan oleh pelaku usaha. Pasalnya, pemerintah menerbitkan ketentuan baru mengenai pita cukai. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2026 atau PMK 57 Aturan ini mengubah ketentuan sebelumnya mengenai bentuk fisik, spesifikasi,…
Pemerintah kembali melakukan penataan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC. Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2026, struktur instansi vertikal DJBC mengalami perubahan. Aturan tersebut mengatur organisasi dan tata kerja instansi vertikal DJBC. Dengan demikian,…
Sistem Coretax DJP membawa perubahan dalam pengelolaan administrasi perpajakan. Selain itu, sistem ini memperkenalkan pembagian hak akses bagi pihak yang menjalankan tugas tertentu. Perubahan tersebut membuat perusahaan perlu memahami posisi karyawan. Sebab itu, tidak semua karyawan yang mengurus pajak harus…
Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN menjadi salah satu basis data penting pemerintah. Selain itu, data tersebut digunakan untuk menggambarkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam DTSEN, masyarakat dikelompokkan berdasarkan tingkat kesejahteraan. Karena itu, istilah desil menjadi penting…
Kementerian Hukum memberikan kabar baik bagi Perseroan Terbatas yang wajib menyampaikan laporan tahunan. Melalui Permenkum Nomor 13 Tahun 2026, pemerintah menetapkan tarif PNBP sebesar Rp0 untuk layanan tersebut. Kebijakan ini berlaku dalam periode tertentu. Artinya, perusahaan perlu memperhatikan batas waktu…
Wajib Pajak dapat menunjuk pihak lain untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan. Namun, pihak yang ditunjuk harus memenuhi persyaratan sesuai aturan yang berlaku. Ketentuan tersebut kini mengalami perubahan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2026. Selain itu, aturan…