Pelaporan SPT merupakan kewajiban penting bagi wajib pajak. Namun, keterlambatan tidak selalu otomatis menghasilkan denda. Ketentuan perpajakan memberikan beberapa pengecualian. Bahkan, terdapat delapan kelompok yang dapat terbebas dari denda keterlambatan SPT. Ketentuan tersebut tercantum dalam PMK 81 Secara khusus, aturan…
Pengelolaan pajak perusahaan kini semakin terintegrasi secara digital. Namun, perubahan sistem juga membawa sejumlah hal yang perlu dipahami wajib pajak. Salah satunya berkaitan dengan kelebihan penyetoran PPh Unifikasi. Saat ini, kelebihan tersebut tidak dapat lagi diajukan pemindahbukuan atau Pbk. Kondisi…
Perubahan sistem perpajakan terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Seiring perubahan tersebut, sejumlah layanan digital juga mengalami penyesuaian. Salah satu perubahan berkaitan dengan penghentian layanan Info KSWP, e-Objection, dan Portal eX-1. Dengan demikian, wajib pajak perlu mengetahui perubahan…
Penandatanganan Surat Pemberitahuan atau SPT menjadi bagian penting dalam administrasi perpajakan. Terlebih, SPT merupakan dokumen resmi yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya. Dalam praktik perusahaan, penandatanganan SPT tidak selalu dilakukan langsung oleh direktur. Sering kali, perusahaan memberikan tugas…
Dalam transaksi perpajakan, retur barang dapat menimbulkan konsekuensi administratif. Namun, persoalan menjadi lebih menarik ketika pembelinya merupakan Wajib Pajak Pemungut PPN atau WAPU. WAPU mempunyai mekanisme pemungutan PPN tersendiri. Karena itu, transaksi dengan WAPU tidak selalu sama dengan transaksi biasa.…
Metode penyusutan menjadi bagian penting dalam pembukuan perusahaan. Sebab, penyusutan berkaitan dengan pengakuan biaya atas aset tetap. Dalam praktiknya, perusahaan dapat menggunakan metode penyusutan tertentu. Namun, metode tersebut tidak dapat diganti secara bebas setiap tahun. Ketentuan perpajakan menerapkan prinsip taat…
Sistem Coretax DJP membawa perubahan dalam pengelolaan administrasi perpajakan. Selain itu, sistem ini memperkenalkan pembagian hak akses bagi pihak yang menjalankan tugas tertentu. Perubahan tersebut membuat perusahaan perlu memahami posisi karyawan. Sebab itu, tidak semua karyawan yang mengurus pajak harus…
Faktur pajak merupakan dokumen penting dalam administrasi Pajak Pertambahan Nilai atau PPN. Karena itu, penerbitannya harus didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi. Namun, masih terdapat praktik penerbitan faktur pajak tanpa transaksi yang sebenarnya. Padahal, tindakan tersebut bukan sekadar kesalahan administrasi…
Menerima tagihan denda pajak tentu dapat membuat wajib pajak merasa khawatir. Namun demikian, munculnya tagihan tidak selalu berarti masalah tersebut tidak dapat diselesaikan. Pada kondisi tertentu, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Oleh karena itu, wajib…
Mengurus perizinan usaha kini semakin terhubung dengan sistem digital. Namun demikian, integrasi tersebut membuat data perpajakan menjadi semakin penting. Salah satu kendala yang dapat dialami pelaku usaha adalah munculnya notifikasi NPWP tidak valid pada sistem OSS. Oleh karena itu, pelaku…