Pada dasarnya, setiap wajib pajak memiliki kewajiban untuk memenuhi pembayaran pajak sesuai ketentuan. Apabila kewajiban tersebut belum diselesaikan, DJP dapat melakukan tindakan penagihan. Namun, menunggak pajak tidak berarti seseorang langsung disandera. Penyanderaan atau gijzeling hanya dapat dilakukan apabila persyaratan tertentu…
Pada dasarnya, wajib pajak dapat melakukan pembetulan SPT apabila terdapat kesalahan dalam pelaporan. Mekanisme ini membantu memperbaiki data yang sudah disampaikan sebelumnya. Namun, mekanisme pembetulan SPT melalui Coretax mengalami penyesuaian. Mulai 1 Oktober 2026, pembetulan menggunakan mekanisme replace sesuai PER-12…
Selain itu, perubahan sistem administrasi pajak membuat komunikasi antara wajib pajak dan DJP semakin banyak dilakukan secara digital. Karena itu, data kontak menjadi bagian penting dalam administrasi perpajakan. Coretax DJP kini menjadi sistem utama dalam berbagai layanan perpajakan. Sistem tersebut…
Pada dasarnya, KLU di Coretax merupakan salah satu data penting dalam administrasi perpajakan. KLU adalah singkatan dari Klasifikasi Lapangan Usaha. KLU digunakan untuk mengelompokkan aktivitas ekonomi wajib pajak. Selain itu, KLU dapat menggambarkan kegiatan usaha, pekerjaan bebas, atau pekerjaan dalam…
Pada dasarnya, perusahaan yang memiliki cabang perlu memperhatikan data tempat kegiatan usahanya. Data tersebut kini berkaitan erat dengan penggunaan Coretax DJP. Salah satu identitas yang perlu diperhatikan adalah Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha atau NITKU. Selain itu, NITKU tidak hanya…
Pemegang Izin Kuasa Hukum atau IKH bidang perpajakan perlu memperhatikan masa berlaku izinnya. Sebab, izin tersebut tidak berlaku tanpa batas waktu. Berdasarkan ketentuan yang dibahas DDTCNews, IKH bidang perpajakan berlaku selama dua tahun. Periode tersebut dihitung sejak tanggal keputusan Ketua…
Menerima STP pajak sering membuat wajib pajak merasa khawatir. Namun, penerbitan Surat Tagihan Pajak tidak otomatis menunjukkan pelanggaran besar. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP menjelaskan bahwa STP dapat muncul karena berbagai kondisi. Selain itu, beberapa penyebab berkaitan dengan kesalahan administrasi.…
Menerima STP pajak tentu dapat menimbulkan kekhawatiran bagi Wajib Pajak. Namun, surat tersebut sebaiknya tidak langsung dianggap sebagai masalah besar. Sebaliknya, STP perlu diperiksa dan ditindaklanjuti dengan tepat. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP kembali mengingatkan pentingnya merespons Surat Tagihan Pajak.…
Menerima tagihan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dapat membuat wajib pajak khawatir. Namun, kondisi tersebut tidak selalu berarti telah terjadi pelanggaran berat. Pada dasarnya, tagihan dapat muncul karena beberapa kondisi administrasi. Misalnya, terdapat kekurangan pembayaran atau sanksi administrasi…
Pelaporan SPT merupakan kewajiban penting bagi wajib pajak. Namun, keterlambatan tidak selalu otomatis menghasilkan denda. Ketentuan perpajakan memberikan beberapa pengecualian. Bahkan, terdapat delapan kelompok yang dapat terbebas dari denda keterlambatan SPT. Ketentuan tersebut tercantum dalam PMK 81 Secara khusus, aturan…