Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memperkuat sistem administrasi perpajakan melalui pemanfaatan teknologi digital. Oleh karena itu, DJP kini menerapkan mekanisme pengawasan otomatis untuk mendeteksi potensi ketidakpatuhan wajib pajak. Kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi administrasi perpajakan berbasis data. (DDTC News)…
Pemerintah resmi menerapkan pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace mulai 1 Agustus 2026. Oleh karena itu, pelaku usaha yang berjualan melalui platform digital perlu memahami mekanisme baru ini. Kebijakan tersebut merupakan implementasi bertahap dari PMK Nomor 37 Tahun 2025. Selain…
Penutupan beberapa Bank Perekonomian Rakyat (BPR) hingga Juli 2026 menjadi perhatian masyarakat. Oleh karena itu, banyak nasabah mulai mempertanyakan keamanan dana simpanan mereka. Selain memunculkan kekhawatiran, kondisi ini juga menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai proses penyelesaian simpanan serta perlindungan yang diberikan…
Pengunduran diri Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia menjadi perhatian banyak pihak. Oleh karena itu, pelaku usaha, investor, dan masyarakat mulai mempertanyakan dampaknya terhadap perekonomian nasional. Selain menjadi bank sentral, Bank Indonesia memiliki tugas menjaga stabilitas rupiah, mengendalikan inflasi, serta…
Administrasi perpajakan di Indonesia terus berkembang menuju layanan yang lebih digital. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menghadirkan berbagai kemudahan melalui platform DJP Online. Salah satu layanan terbaru adalah fasilitas untuk mengunduh Bukti Potong Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak…
Digitalisasi perpajakan terus berkembang untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menghadirkan berbagai layanan berbasis digital melalui sistem Coretax DJP. Salah satu layanan yang tersedia adalah pemantauan progres pengajuan keberatan pajak. Fitur ini…
Transformasi ekonomi digital mendorong pemerintah terus memperbarui regulasi perpajakan. Oleh karena itu, berbagai ketentuan baru diterbitkan agar administrasi pajak mampu mengikuti perkembangan transaksi digital yang semakin pesat. Salah satu regulasi terbaru adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2026.…
Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap wajib pajak sesuai ketentuan perpajakan. Oleh karena itu, ketepatan data dalam SPT menjadi hal yang sangat penting. Namun demikian, tidak semua SPT yang telah dilaporkan terbebas dari kesalahan. Dalam…
Pajak memiliki peran penting dalam membiayai berbagai program pemerintah. Oleh karena itu, penerimaan pajak tidak hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, tetapi juga mendukung program sosial yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Salah satu program prioritas yang saat ini menjadi perhatian…
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memperkuat sistem pengawasan perpajakan melalui berbagai mekanisme administrasi. Oleh karena itu, proses pengumpulan informasi dilakukan secara lebih terstruktur untuk mendukung kepatuhan wajib pajak. Salah satu mekanisme yang digunakan adalah permintaan Informasi, Bukti, dan/atau Keterangan (IBK).…