Direktorat Jenderal Pajak atau DJP mencatat adanya kenaikan pembayaran atas ketetapan pajak. Menariknya, pembayaran tersebut melebihi nilai yang disetujui wajib pajak. Berdasarkan Laporan Keuangan DJP 2025, nilainya mencapai Rp29,93 triliun. Sementara itu, pada 2024 nilainya tercatat sebesar Rp25,14 triliun. Dengan…
Perubahan aturan cukai kembali perlu diperhatikan oleh pelaku usaha. Pasalnya, pemerintah menerbitkan ketentuan baru mengenai pita cukai. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2026 atau PMK 57 Aturan ini mengubah ketentuan sebelumnya mengenai bentuk fisik, spesifikasi,…
Pemerintah kembali melakukan penataan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC. Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2026, struktur instansi vertikal DJBC mengalami perubahan. Aturan tersebut mengatur organisasi dan tata kerja instansi vertikal DJBC. Dengan demikian,…
Wajib Pajak dapat menunjuk pihak lain untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan. Namun, pihak yang ditunjuk harus memenuhi persyaratan sesuai aturan yang berlaku. Ketentuan tersebut kini mengalami perubahan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2026. Selain itu, aturan…
Direktorat Jenderal Pajak atau DJP memperbarui ketentuan pengembalian pendahuluan pajak. Melalui PMK Nomor 28 Tahun 2026, terdapat sejumlah persyaratan baru bagi Wajib Pajak Kriteria Tertentu. Salah satu perubahan tersebut berkaitan dengan jasa audit. Kini, akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan…
Pemerintah terus memperbarui kebijakan untuk meningkatkan daya saing investasi di Indonesia. Oleh karena itu, berbagai regulasi baru diterbitkan guna menciptakan iklim usaha yang lebih menarik. Salah satu regulasi terbaru adalah Undang-Undang PFII yang telah resmi berlaku. Aturan ini menghadirkan berbagai…
Belakangan ini, muncul berbagai informasi mengenai keterlibatan TNI dan Polri dalam pengawasan wajib pajak. Oleh karena itu, banyak masyarakat mulai bertanya mengenai kebenaran kabar tersebut. Di sisi lain, beredarnya informasi yang tidak lengkap sering menimbulkan kesalahpahaman. Akibatnya, sebagian wajib pajak…
Dalam kondisi tertentu, wajib pajak tidak dapat mengurus kewajiban perpajakannya secara langsung. Oleh karena itu, peraturan perpajakan memberikan kesempatan untuk menunjuk pihak lain sebagai kuasa. Seiring berkembangnya regulasi, pemerintah memperbarui ketentuan mengenai kuasa wajib pajak melalui aturan terbaru. Perubahan ini…
Kepatuhan perpajakan menjadi salah satu fondasi penting dalam sistem perpajakan Indonesia. Setiap wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku. Seiring berkembangnya sistem perpajakan, pemerintah terus memperbarui kebijakan pengawasan. Langkah tersebut bertujuan menciptakan administrasi yang lebih…
Peraturan perpajakan di Indonesia terus mengalami perkembangan. Tujuannya adalah menciptakan sistem administrasi yang lebih efektif dan memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak. Seiring berkembangnya kebutuhan administrasi, pemerintah melakukan pembaruan terhadap berbagai regulasi. Salah satunya adalah penerbitan PMK Nomor 44 Tahun…