Restitusi pajak menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan RUU APBN 2027. Pasalnya, pemerintah dan DPR memperluas cakupan pemeriksaan penerimaan negara. Perluasan tersebut mencakup audit khusus restitusi pajak. Dengan demikian, pengembalian kelebihan pembayaran pajak mendapat perhatian lebih dalam rancangan kebijakan fiskal…
Pemerintah memberikan penyesuaian dalam aturan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam atau DHE SDA. Mulai 1 September 2026, ketentuan baru mulai diterapkan untuk Pemberitahuan Pabean Ekspor atau PPE. Relaksasi tersebut berkaitan dengan Pasal 18A PP Nomor 21 Tahun 2026. Melalui…
Direktorat Jenderal Pajak atau DJP mencatat adanya kenaikan pembayaran atas ketetapan pajak. Menariknya, pembayaran tersebut melebihi nilai yang disetujui wajib pajak. Berdasarkan Laporan Keuangan DJP 2025, nilainya mencapai Rp29,93 triliun. Sementara itu, pada 2024 nilainya tercatat sebesar Rp25,14 triliun. Dengan…
Perubahan aturan cukai kembali perlu diperhatikan oleh pelaku usaha. Pasalnya, pemerintah menerbitkan ketentuan baru mengenai pita cukai. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2026 atau PMK 57 Aturan ini mengubah ketentuan sebelumnya mengenai bentuk fisik, spesifikasi,…
Pemerintah kembali melakukan penataan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC. Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2026, struktur instansi vertikal DJBC mengalami perubahan. Aturan tersebut mengatur organisasi dan tata kerja instansi vertikal DJBC. Dengan demikian,…
Wajib Pajak dapat menunjuk pihak lain untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan. Namun, pihak yang ditunjuk harus memenuhi persyaratan sesuai aturan yang berlaku. Ketentuan tersebut kini mengalami perubahan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2026. Selain itu, aturan…
Direktorat Jenderal Pajak atau DJP memperbarui ketentuan pengembalian pendahuluan pajak. Melalui PMK Nomor 28 Tahun 2026, terdapat sejumlah persyaratan baru bagi Wajib Pajak Kriteria Tertentu. Salah satu perubahan tersebut berkaitan dengan jasa audit. Kini, akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan…
Pemerintah terus memperbarui kebijakan untuk meningkatkan daya saing investasi di Indonesia. Oleh karena itu, berbagai regulasi baru diterbitkan guna menciptakan iklim usaha yang lebih menarik. Salah satu regulasi terbaru adalah Undang-Undang PFII yang telah resmi berlaku. Aturan ini menghadirkan berbagai…
Belakangan ini, muncul berbagai informasi mengenai keterlibatan TNI dan Polri dalam pengawasan wajib pajak. Oleh karena itu, banyak masyarakat mulai bertanya mengenai kebenaran kabar tersebut. Di sisi lain, beredarnya informasi yang tidak lengkap sering menimbulkan kesalahpahaman. Akibatnya, sebagian wajib pajak…
Dalam kondisi tertentu, wajib pajak tidak dapat mengurus kewajiban perpajakannya secara langsung. Oleh karena itu, peraturan perpajakan memberikan kesempatan untuk menunjuk pihak lain sebagai kuasa. Seiring berkembangnya regulasi, pemerintah memperbarui ketentuan mengenai kuasa wajib pajak melalui aturan terbaru. Perubahan ini…