Perkembangan teknologi membuat administrasi perpajakan terus mengalami perubahan. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menghadirkan Coretax DJP sebagai sistem administrasi perpajakan terintegrasi. Melalui sistem tersebut, wajib pajak dapat mengakses berbagai layanan secara digital. Dengan demikian, kebutuhan administrasi tidak selalu mengharuskan…
Pemerintah terus mendorong penyederhanaan layanan bagi pelaku usaha. Salah satunya melalui layanan perizinan TKA yang kini terintegrasi di OSS. Kebijakan ini menyatukan layanan dari beberapa kementerian dan lembaga dalam satu sistem. Sementara itu, penggunaan tenaga kerja asing atau TKA masih…
Perkembangan transaksi digital membuat aktivitas ekonomi lintas negara semakin mudah. Namun, kondisi tersebut juga menghadirkan tantangan bagi sistem perpajakan. Karena itu, pemerintah terus memperkuat mekanisme pemungutan pajak digital. Salah satunya melalui PPN transaksi digital luar negeri. Mulai 10 September 2026,…
Pemerintah tengah menyiapkan pembukaan rekening bank masif bagi masyarakat Indonesia. Rencana tersebut melibatkan bank Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara. Adapun bank yang disiapkan ialah Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Sementara itu, rencana tersebut bukan sekadar…
Kegiatan penelitian dan pengembangan atau litbang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Namun, pemerintah menyediakan fasilitas pajak untuk mendorong aktivitas tersebut. Salah satu fasilitas yang dapat dimanfaatkan adalah supertax deduction litbang. Fasilitas ini memberikan tambahan pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan litbang…
Penerimaan pajak menjadi salah satu penopang utama APBN. Karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan pada 2026. Namun, upaya tersebut perlu tetap mempertimbangkan kondisi dunia usaha. Sejalan dengan itu, Komisi XI DPR meminta Direktorat Jenderal Pajak memperhatikan perkembangan bisnis. Pesan…
Perkembangan sistem perpajakan terus membawa perubahan bagi perusahaan. Salah satunya adalah penerapan Pajak Minimum Global atau Global Anti-Base Erosion Rules. Ketentuan ini juga dikenal dengan istilah GloBE. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak kini telah menyediakan fitur registrasi Wajib Pajak GloBE…
Sejumlah pemerintah daerah memberikan keringanan PBB-P2 hingga akhir 2026. Dengan demikian, masyarakat masih memiliki kesempatan menyelesaikan tunggakan. Program tersebut menyasar wajib pajak dengan kewajiban PBB-P2. Namun, bentuk keringanan berbeda pada setiap daerah. Sebagian pemerintah daerah menghapus sanksi administrasi. Sementara itu,…
Pemutihan pajak kendaraan 2026 masih berlangsung di sejumlah daerah. Namun, setiap provinsi menerapkan kebijakan yang berbeda. Ada daerah yang memberikan pembebasan denda. Sementara itu, daerah lain memberikan pengurangan pokok pajak. Bahkan, beberapa daerah memberikan keringanan untuk tunggakan tertentu. Karena itu,…
Pemerintah sedang menyiapkan rencana insentif motor listrik untuk 2026. Namun, skema tersebut belum menjadi kebijakan final. Salah satu angka yang muncul adalah insentif sebesar Rp3 juta per unit. Meski demikian, nominal tersebut masih dapat berubah. Pemerintah masih menunggu proposal dari…