Pengusaha di bidang barang kena cukai perlu memahami persyaratan izin sebelum menjalankan kegiatan usahanya. Salah satu persyaratan penting tersebut adalah Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). Selain itu, kelengkapan dokumen menjadi bagian penting dalam proses pengajuan izin kepada Direktorat…
Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital. Kebijakan ini menjadi perhatian pengemudi ojek online (ojol), terutama mengenai status kemitraan dan kewajiban perpajakan. Selain itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan bahwa…
Pemerintah menerbitkan aturan baru mengenai penggunaan penerimaan pajak rokok. Melalui PMK Nomor 70 Tahun 2026, sebagian penerimaan tersebut dapat mendukung penegakan hukum kepabeanan dan cukai. Kebijakan ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Selain mengatur…
Pemerintah kembali mengatur pemanfaatan penerimaan pajak rokok. Kali ini, sebagian penerimaan dapat digunakan untuk penegakan hukum kepabeanan dan cukai. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2026. Aturan ini diterbitkan untuk memberikan pedoman penggunaan penerimaan pajak…
Wajib Pajak dapat menemukan adanya ketidaktepatan dalam Surat Ketetapan Pajak atau SKP. Karena itu, tersedia mekanisme untuk mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar. Ketentuan tersebut kini kembali mengalami penyesuaian melalui PMK Nomor 71 Tahun 2026. Salah satu…
Direktorat Jenderal Pajak atau DJP menerbitkan aturan baru terkait Meterai Teraan Digital. Melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2026, pemerintah mengatur penyedia perangkat tersebut secara lebih terperinci. Aturan ini ditetapkan pada 22 September 2026. Sebelumnya, Meterai Teraan Digital sudah menjadi…
Pemerintah menerbitkan PMK Nomor 71 Tahun 2026 sebagai perubahan atas PMK Nomor 118 Tahun 2024. Aturan tersebut mengatur pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan di bidang perpajakan. PMK ini ditetapkan pada 29 September 2026 dan berlaku sejak 2 Oktober 2026.…
Pemerintah tengah mengkaji kemungkinan penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP. Pembahasan tersebut menjadi perhatian karena berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Selain itu, perkembangan inflasi menjadi salah satu pertimbangan dalam pembahasan tersebut. Pemerintah ingin melihat apakah batas PTKP saat ini…
Mulai 1 Oktober 2026, mekanisme pembetulan SPT dalam Coretax mengalami perubahan. Perubahan tersebut diatur melalui PER-12 Aturan ini mengubah ketentuan sebelumnya dalam PER-11 Sebelumnya, mekanisme pembetulan menggunakan pendekatan delta. Dalam mekanisme tersebut, pembetulan lebih berfokus pada selisih kurang atau lebih…
Promosi menjadi bagian penting dalam kegiatan bisnis. Melalui promosi, perusahaan dapat memperkenalkan produk kepada masyarakat. Selain itu, promosi membantu meningkatkan penjualan dan memperluas pasar. Namun, kegiatan promosi tidak hanya berkaitan dengan strategi pemasaran. Di sisi lain, terdapat aspek perpajakan atas…