Perkembangan perdagangan digital membuat transaksi melalui marketplace semakin luas. Karena itu, administrasi perpajakan juga terus menyesuaikan dengan pola perdagangan tersebut. Salah satu kebijakan yang perlu diperhatikan pedagang online adalah PPh marketplace. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan mekanisme pemungutan…
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih memiliki waktu sekitar 3,5 bulan untuk mengejar target penerimaan pajak 2026. Karena itu, otoritas pajak terus mengoptimalkan fungsi penghimpunan penerimaan dan pengawasan kepatuhan. Berdasarkan laporan terbaru, target pajak 2026 ditetapkan sebesar Rp2.357,7 triliun. Namun, pemerintah…
Implementasi Coretax DJP mengubah banyak proses administrasi perpajakan. Salah satunya adalah pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Namun, sebagian pengguna dapat mengalami kendala ketika membuka menu tersebut. Salah satunya adalah akses SPT PPh 21 di Coretax yang terbatas. Pada dasarnya,…
Pergantian Menteri Keuangan menjadi perhatian dalam pengelolaan fiskal Indonesia. Pada 14 September 2026, Suahasil Nazara dilantik sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ia menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa dalam posisi tersebut. Namun, perjalanan Suahasil menuju posisi tersebut tidak berlangsung secara singkat. Sebelum…
Pengurusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB menjadi bagian penting dalam transaksi properti. Namun, proses tersebut terkadang menghadapi kendala administratif. Salah satunya adalah NPOPTKP tidak muncul saat pengajuan BPHTB. Kondisi tersebut dapat membuat wajib pajak bingung. Terlebih…
Perdagangan internasional kembali menjadi perhatian pemerintah. Kali ini, KADI selidiki dumping baja lapis seng atau galvanis asal China. Penyelidikan tersebut berkaitan dengan dugaan praktik perdagangan yang merugikan industri dalam negeri. Komite Anti Dumping Indonesia atau KADI memulai penyelidikan pada 15…
Ketentuan kepabeanan terus mengalami penyesuaian mengikuti kebutuhan pengawasan. Selain itu, pengelolaan barang dalam proses kepabeanan membutuhkan administrasi yang semakin tertib. Salah satu aturan terbaru berkaitan dengan ketentuan baru Tempat Penimbunan Pabean. Aturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan…
Perkembangan pajak internasional kembali mengalami perubahan penting. OECD perbarui format GIR sekaligus menerbitkan pedoman administratif baru terkait pajak minimum global. Pembaruan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat penerapan Global Anti-Base Erosion atau GloBE Rules. Selain itu, perubahan tersebut berkaitan erat…
Perkembangan teknologi membuat dokumen perpajakan semakin banyak berbentuk digital. Selain itu, proses pemeriksaan pajak juga semakin sering melibatkan data elektronik milik wajib pajak. Dokumen tersebut dapat berisi informasi penting mengenai kegiatan usaha. Karena itu, pengelolaannya membutuhkan prosedur yang jelas dan…
Pemerintah terus mencari cara untuk memperkuat penerimaan negara. Salah satunya melalui integrasi data untuk cegah kebocoran fiskal. Langkah ini dinilai penting karena data menjadi dasar pengawasan fiskal. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi Amro meminta Kementerian Keuangan memperkuat…