Restitusi pajak merupakan hak wajib pajak ketika terjadi kelebihan pembayaran pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, banyak wajib pajak ingin mengetahui kapan dana restitusi akan diterima setelah memperoleh Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPPKP). Di sisi…
Perkembangan ekonomi digital mendorong pemerintah terus menyempurnakan sistem administrasi perpajakan. Oleh karena itu, berbagai mekanisme baru diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak tanpa mengurangi perlindungan terhadap hak wajib pajak. Salah satu kebijakan terbaru adalah pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui…
Perkembangan media digital membuat informasi keuangan semakin mudah diakses masyarakat. Oleh karena itu, konten mengenai investasi, perpajakan, asuransi, pinjaman, hingga perencanaan keuangan terus bermunculan di berbagai platform. Di sisi lain, kemudahan tersebut juga meningkatkan risiko penyebaran informasi yang tidak akurat.…
Banyak pelaku usaha mendirikan Perseroan Terbatas (PT) untuk mengembangkan bisnis secara profesional. Oleh karena itu, perubahan aturan perpajakan menjadi hal yang perlu dipahami sejak awal. Salah satu perubahan penting adalah tidak semua PT dapat lagi menggunakan skema PPh Final UMKM.…
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu kewajiban pajak daerah yang harus dipenuhi oleh pemilik atau pihak yang menguasai objek pajak. Oleh karena itu, setiap data yang tercantum dalam SPPT PBB-P2 harus dipastikan benar. Namun demikian,…
Pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan fiskal untuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional. Oleh karena itu, pembebasan bea masuk atas impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) mulai diberlakukan pada 28 Juli 2026. Kebijakan ini menjadi perhatian banyak pelaku usaha. Alasannya, sektor energi memiliki…
Transformasi digital terus mengubah cara administrasi perpajakan di Indonesia. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak terus mengembangkan sistem yang lebih modern dan terintegrasi. Salah satu langkah penting adalah pengembangan Coretax DJP. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperkuat…
Dalam kegiatan usaha, transaksi penjualan tidak selalu berakhir dengan barang diterima secara permanen. Oleh karena itu, terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan barang harus dikembalikan kepada penjual. Selain memengaruhi transaksi bisnis, proses retur juga berdampak pada administrasi perpajakan. Salah satu dokumen…
Kewajiban perpajakan tidak hanya berlaku bagi pelaku usaha. Karyawan juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai ketentuan perpajakan. Seiring berkembangnya sistem administrasi perpajakan, proses pemeriksaan menjadi semakin tertata. Setiap wajib pajak perlu menyiapkan dokumen yang dibutuhkan. Di sisi…
Mengurus kewajiban perpajakan sering memerlukan waktu dan ketelitian. Tidak semua wajib pajak dapat menyelesaikan seluruh proses secara mandiri. Seiring berkembangnya sistem administrasi perpajakan, pemerintah menyediakan mekanisme pemberian kuasa kepada pihak tertentu. Tujuannya agar urusan perpajakan tetap dapat diselesaikan sesuai ketentuan.…