Sistem administrasi perpajakan di Indonesia terus mengalami penyempurnaan. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali menyesuaikan ketentuan mengenai kode billing, pemindahbukuan, hingga Kode Jenis Setoran (KJS). Selain mendukung implementasi Coretax DJP, perubahan tersebut bertujuan menyederhanakan proses pembayaran pajak dan…
Transformasi digital di bidang perpajakan terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Oleh karena itu, berbagai layanan kini disatukan dalam sistem Coretax DJP agar administrasi perpajakan menjadi lebih mudah dan efisien. Salah satu pembaruan penting adalah integrasi layanan faktur pajak…
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memperkuat sistem administrasi perpajakan melalui pemanfaatan teknologi digital. Oleh karena itu, DJP kini menerapkan mekanisme pengawasan otomatis untuk mendeteksi potensi ketidakpatuhan wajib pajak. Kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi administrasi perpajakan berbasis data. (DDTC News)…
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memperkuat sistem pengawasan perpajakan melalui berbagai mekanisme administrasi. Oleh karena itu, proses pengumpulan informasi dilakukan secara lebih terstruktur untuk mendukung kepatuhan wajib pajak. Salah satu mekanisme yang digunakan adalah permintaan Informasi, Bukti, dan/atau Keterangan (IBK).…
Perkembangan layanan digital membuat administrasi perpajakan menjadi semakin praktis. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak terus menghadirkan berbagai fitur yang memudahkan wajib pajak. Salah satu layanan tersebut adalah permintaan IBK untuk keperluan perpajakan. Layanan ini membantu wajib pajak memperoleh informasi…
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak. Salah satu caranya adalah melalui pengiriman surat imbauan. Seiring berkembangnya sistem administrasi perpajakan, surat imbauan menjadi sarana komunikasi antara DJP dan wajib pajak. Tujuannya bukan hanya mengawasi, tetapi juga…