Pada dasarnya, KLU di Coretax merupakan salah satu data penting dalam administrasi perpajakan. KLU adalah singkatan dari Klasifikasi Lapangan Usaha.
KLU digunakan untuk mengelompokkan aktivitas ekonomi wajib pajak. Selain itu, KLU dapat menggambarkan kegiatan usaha, pekerjaan bebas, atau pekerjaan dalam hubungan kerja.
Karena itu, wajib pajak perlu memastikan kode yang tercatat sudah sesuai. Data tersebut sebaiknya mencerminkan kegiatan yang benar-benar dijalankan saat ini.
Ketidaksesuaian data dapat membuat profil perpajakan tidak menggambarkan kondisi sebenarnya. Oleh sebab itu, pengecekan KLU di Coretax sebaiknya dilakukan secara berkala.
Direktorat Jenderal Pajak juga mengimbau wajib pajak untuk memastikan KLU pada Coretax sesuai dengan kegiatan sebenarnya. Dengan data yang selaras, pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara lebih tepat.
Apa Itu KLU dalam Administrasi Perpajakan?
Secara sederhana, KLU merupakan kode yang digunakan untuk mengelompokkan kegiatan ekonomi wajib pajak. Klasifikasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan perusahaan.
Orang pribadi juga dapat memiliki KLU sesuai aktivitas ekonominya. Selain itu, pekerjaan bebas dan pekerjaan dalam hubungan kerja juga dapat tercermin dalam klasifikasi tersebut.
KLU membantu administrasi pajak menggambarkan aktivitas wajib pajak. Dengan demikian, data tersebut perlu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
Sebagai contoh, sebuah perusahaan awalnya bergerak dalam perdagangan. Kemudian, perusahaan mulai menjalankan kegiatan jasa secara lebih dominan.
Dalam kondisi tersebut, data KLU perlu ditinjau kembali. Perusahaan dapat melakukan perubahan apabila kegiatan ekonominya memang telah berubah.
Namun, perubahan tidak seharusnya dilakukan hanya untuk menyesuaikan pilihan kode. KLU harus mencerminkan aktivitas ekonomi yang benar-benar dilakukan wajib pajak.
Mengapa KLU di Coretax Perlu Diperiksa?
Selanjutnya, pemeriksaan KLU penting karena data administrasi pajak harus selalu relevan. Profil wajib pajak sebaiknya mencerminkan aktivitas yang sedang dijalankan.
KLU yang tepat membantu menggambarkan bidang kegiatan wajib pajak. Selain itu, data tersebut dapat mendukung ketepatan administrasi perpajakan.
Bagi pelaku usaha, kondisi bisnis dapat berubah dari waktu ke waktu. Produk baru dapat ditambahkan dan layanan baru dapat dikembangkan.
Karena itu, kode kegiatan yang dulu sesuai belum tentu selalu relevan. Wajib pajak perlu meninjau data apabila terdapat perubahan kegiatan ekonomi.
Pemeriksaan juga membantu menemukan kesalahan data sejak awal. Dengan demikian, wajib pajak dapat mengajukan pembaruan sebelum masalah administrasi menjadi lebih rumit.
Kapan Wajib Pajak Perlu Mengubah KLU?
Pada prinsipnya, perubahan KLU dilakukan ketika terdapat perubahan aktivitas atau kegiatan ekonomi wajib pajak. Ketentuan tersebut tercantum dalam PER-12/PJ/2022.
Peraturan tersebut mengatur Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak. Selain itu, aturan tersebut menjelaskan bahwa perubahan KLU dilakukan melalui perubahan data wajib pajak.
Artinya, perubahan KLU tidak dilakukan tanpa alasan. Perubahan harus memiliki dasar berupa perubahan aktivitas ekonomi yang dilakukan.
Sebagai contoh, perusahaan mengubah fokus bisnisnya. Jika perubahan tersebut memang mengubah aktivitas utama, data KLU perlu ditinjau.
Contoh lain terjadi ketika wajib pajak berhenti menjalankan kegiatan tertentu. Dalam kondisi tersebut, data administrasi juga perlu diperbarui sesuai keadaan sebenarnya.
Cara Cek KLU di Coretax
Untuk memastikan data sudah benar, wajib pajak dapat mengecek KLU melalui Coretax DJP. Proses pengecekan dapat dilakukan secara online.
Pertama, wajib pajak perlu masuk ke akun Coretax DJP. Selanjutnya, pilih menu “Portal Saya” untuk mengakses informasi profil.
Kemudian, pilih submenu “Profil Saya”. Setelah itu, pilih bagian “Ikhtisar Profil Wajib Pajak”.
Pada bagian tersebut, wajib pajak dapat melihat informasi KLU yang tercatat. Periksa apakah kode tersebut sesuai dengan kegiatan usaha atau pekerjaan yang sedang dijalankan.
Selain cara tersebut, informasi KLU juga dapat dilihat melalui bagian profil. Wajib pajak dapat membuka “Portal Saya”, kemudian masuk ke “Profil Saya”.
Selanjutnya, gulir halaman hingga menemukan bagian “Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)”. Dengan begitu, data KLU yang terdaftar dapat diperiksa kembali.
Langkah Pertama Sebelum Mengubah KLU
Sebelum melakukan perubahan, wajib pajak sebaiknya memastikan alasan pembaruan data. Jangan langsung memilih kode baru tanpa memahami kegiatan usaha yang dilakukan.
Periksa kegiatan utama yang menghasilkan pendapatan. Selain itu, lihat kembali aktivitas yang benar-benar dijalankan dalam operasional sehari-hari.
Bagi perusahaan, data legalitas usaha juga dapat menjadi bahan pembanding. Kemudian, dokumen pendukung dapat digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang sedang berjalan.
Pemeriksaan ini penting agar kode baru tidak dipilih secara sembarangan. Dengan demikian, perubahan KLU dapat dilakukan berdasarkan kondisi usaha yang sebenarnya.
Cara Mengubah KLU di Coretax
Apabila KLU tidak sesuai, perubahan dapat diajukan melalui Coretax DJP. Proses tersebut dilakukan melalui menu perubahan data.
Pertama, masuk ke akun Coretax. Kemudian, pilih menu “Portal Saya”.
Setelah itu, pilih submenu “Perubahan Data”. Selanjutnya, pilih opsi “Identitas Wajib Pajak”.
Pada halaman tersebut, cari bagian “KLU Utama”. Kemudian, centang pilihan “Perbarui Kode Ekonomi Utama”.
Setelah pilihan tersebut diaktifkan, wajib pajak dapat melanjutkan pengisian data. Berikutnya, kode KLU yang sesuai perlu dipilih berdasarkan aktivitas ekonomi wajib pajak.
Data Apa Saja yang Perlu Diisi?
Selanjutnya, perubahan KLU tidak hanya meminta kode kegiatan baru. Wajib pajak juga perlu melengkapi beberapa informasi terkait aktivitas ekonomi.
Data yang perlu diperhatikan antara lain jenis sumber penghasilan. Pilihan tersebut dapat berkaitan dengan pekerjaan, pekerjaan bebas, atau kegiatan usaha.
Selain itu, terdapat informasi mengenai metode pembukuan atau pencatatan. Mata uang pembukuan dan periode pembukuan juga perlu diperhatikan.
Data tempat bekerja juga dapat diminta. Kemudian, terdapat informasi pendapatan per bulan yang perlu diisi sesuai kondisi sebenarnya.
Setelah itu, wajib pajak memilih kode KLU yang sesuai. Oleh karena itu, data sebaiknya diperiksa sebelum permohonan dikirim.
Jangan Asal Memilih Kode KLU
Dalam praktiknya, pemilihan KLU perlu dilakukan dengan hati-hati. Wajib pajak sebaiknya tidak memilih kode hanya berdasarkan nama usaha.
Satu jenis usaha dapat memiliki aktivitas yang lebih spesifik. Karena itu, deskripsi kegiatan perlu dibaca sebelum menentukan kode.
Misalnya, sebuah perusahaan menjual produk melalui perdagangan. Namun, perusahaan tersebut juga memiliki aktivitas produksi sendiri.
Dalam kondisi seperti itu, kegiatan ekonomi perlu dianalisis secara tepat. Selanjutnya, KLU utama ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
PER-12/PJ/2022 juga mengatur bahwa kegiatan yang terintegrasi dapat menggunakan satu KLU utama. Dengan demikian, penentuan kode perlu melihat keseluruhan aktivitas ekonomi wajib pajak.
Dokumen Pendukung Perubahan KLU
Selain mengisi data, wajib pajak perlu menyiapkan dokumen pendukung yang relevan. Dokumen tersebut digunakan untuk menunjukkan kegiatan usaha atau pekerjaan yang sebenarnya.
Untuk pekerja, dokumen dapat berupa surat keterangan kerja. Sementara itu, pelaku usaha dapat menyiapkan surat keterangan usaha atau dokumen terkait lainnya.
Dokumen pendukung harus menggambarkan aktivitas terkini. Dengan demikian, dokumen lama yang sudah tidak mencerminkan kondisi usaha sebaiknya tidak dijadikan dasar utama.
Bagi badan usaha, dokumen legalitas dapat membantu memperkuat informasi kegiatan. Namun, jenis dokumen yang diperlukan dapat bergantung pada kondisi wajib pajak.
Karena itu, pastikan dokumen yang diunggah jelas dan relevan. Selain itu, informasi di dalam dokumen sebaiknya konsisten dengan data yang dimasukkan ke Coretax.
Periksa Data Sebelum Mengirim Permohonan
Setelah seluruh informasi diisi, jangan langsung mengirim permohonan. Wajib pajak sebaiknya melakukan pemeriksaan ulang terlebih dahulu.
Periksa kembali jenis sumber penghasilan. Kemudian, pastikan metode pembukuan atau pencatatan sudah sesuai.
Selanjutnya, periksa periode pembukuan dan informasi tempat bekerja. Pastikan juga data pendapatan telah diisi secara tepat.
Kode KLU juga perlu diperiksa kembali. Dengan demikian, kesalahan input dapat diminimalkan sebelum permohonan dikirim.
Jika semua data sudah benar, centang pernyataan yang tersedia. Kemudian, klik tombol “Simpan” untuk mengirim permohonan perubahan data.
Setelah Permohonan Dikirim
Setelah permohonan dikirim, wajib pajak tidak langsung selesai pada tahap pengisian. Permohonan akan melalui proses penelitian oleh petugas pajak.
Apabila permohonan memenuhi ketentuan, wajib pajak akan memperoleh Bukti Penerimaan Elektronik atau BPE. Dokumen tersebut menjadi bukti bahwa permohonan telah diterima sistem.
Selanjutnya, petugas pajak melakukan penelitian atas permohonan. Berdasarkan informasi DDTCNews, penyelesaian permohonan diperkirakan satu hari kerja setelah BPE diterbitkan.
Ketentuan tersebut merujuk pada Pasal 27 ayat (3) PER-7/PJ/2025. Namun, wajib pajak tetap perlu memantau status permohonan pada sistem.
Dengan demikian, simpan BPE setelah permohonan berhasil dikirim. Selain itu, dokumen pendukung juga sebaiknya disimpan sebagai arsip administrasi.
Bagaimana Jika KLU Tidak Diubah?
Jika terdapat perubahan kegiatan ekonomi tetapi KLU tidak diperbarui, data perpajakan dapat menjadi tidak selaras. Kondisi tersebut sebaiknya tidak dibiarkan.
KLU merupakan bagian dari data administrasi wajib pajak. Karena itu, informasi tersebut perlu dijaga agar sesuai dengan aktivitas sebenarnya.
Data yang tidak sesuai juga dapat menyulitkan wajib pajak saat melakukan pembaruan administrasi lainnya. Selain itu, perbedaan data dapat membuat profil perpajakan kurang mencerminkan kondisi terkini.
Oleh sebab itu, perubahan kegiatan usaha sebaiknya diikuti pembaruan data. Dengan langkah tersebut, administrasi perpajakan dapat tetap relevan.
KLU Utama dan Aktivitas Usaha
Selanjutnya, wajib pajak perlu memahami konsep KLU utama. KLU utama digunakan untuk menggambarkan kegiatan ekonomi utama wajib pajak.
PER-12/PJ/2022 mengatur penentuan KLU utama berdasarkan aktivitas ekonomi. Untuk aktivitas yang terintegrasi, kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen dapat ditentukan dengan satu KLU utama.
Hal tersebut penting bagi perusahaan yang menjalankan beberapa aktivitas. Dengan demikian, perusahaan tidak selalu harus menggunakan satu kode untuk setiap aktivitas kecil yang dilakukan.
Namun, penentuan KLU tetap perlu mengikuti karakter kegiatan ekonomi. Karena itu, perusahaan perlu memahami aktivitas yang menjadi kegiatan utamanya.
Jika ragu, perusahaan dapat melakukan pemeriksaan data sebelum mengajukan perubahan. Selain itu, konsultasi perpajakan dapat membantu memastikan pilihan kode lebih sesuai.
Bagaimana dengan Kantor Pusat dan Cabang?
Dalam ketentuan KLU, hubungan antara wajib pajak pusat dan cabang juga perlu diperhatikan. KLU utama memiliki ketentuan tertentu untuk entitas tersebut.
PER-12/PJ/2022 menyebutkan bahwa wajib pajak pusat dan cabang memiliki KLU utama yang sama. Hal tersebut berlaku sebagai satu kesatuan entitas legal dan ekonomis.
Dengan demikian, perusahaan perlu memahami struktur administrasinya. Selain itu, perubahan data sebaiknya dilakukan dengan memperhatikan hubungan pusat dan cabang.
Hal tersebut menjadi penting bagi perusahaan yang memiliki banyak lokasi kegiatan. Karena itu, pemeriksaan data Coretax sebaiknya dilakukan secara menyeluruh.
Coretax Memudahkan Pemutakhiran Data Pajak
Hadirnya Coretax membuat pemutakhiran data wajib pajak dapat dilakukan secara elektronik. Salah satunya adalah perubahan data terkait pekerjaan dan KLU.
DJP menjelaskan bahwa menu Portal Saya > Perubahan Data > Identitas Wajib Pajak digunakan untuk perubahan data pekerjaan atau klasifikasi lapangan usaha. Selain itu, menu tersebut juga dapat digunakan untuk data tertentu lainnya.
Dengan mekanisme tersebut, wajib pajak tidak harus mengandalkan proses manual untuk setiap pembaruan data. Namun, ketepatan informasi tetap menjadi tanggung jawab wajib pajak.
Kemudahan sistem perlu diikuti ketelitian saat mengisi data. Karena itu, setiap informasi sebaiknya diperiksa sebelum dikirim.
Tips Agar Perubahan KLU Tidak Bermasalah
Agar proses berjalan lebih tertib, ada beberapa hal yang sebaiknya diperhatikan wajib pajak. Pertama, pahami kegiatan utama yang benar-benar dilakukan.
Kedua, cocokkan kegiatan tersebut dengan pilihan KLU yang tersedia. Selanjutnya, siapkan dokumen pendukung yang masih berlaku.
Ketiga, pastikan data Coretax konsisten dengan dokumen usaha. Selain itu, periksa kembali seluruh informasi sebelum menekan tombol simpan.
Keempat, simpan BPE setelah permohonan berhasil dikirim. Kemudian, pantau proses penelitian pada sistem.
Terakhir, lakukan evaluasi apabila kegiatan usaha kembali berubah. Dengan demikian, data KLU dapat terus mengikuti kondisi usaha yang sebenarnya.
Contoh Perubahan KLU pada Perusahaan
Sebagai contoh, sebuah perusahaan awalnya menjalankan perdagangan perangkat elektronik. Kegiatan tersebut menjadi aktivitas utama perusahaan sejak awal berdiri.
Kemudian, perusahaan mengembangkan bisnis jasa perbaikan perangkat. Setelah beberapa waktu, kegiatan jasa tersebut menjadi aktivitas utama perusahaan.
Dalam kondisi tersebut, perusahaan perlu mengevaluasi KLU yang tercatat. Jika kode sebelumnya tidak lagi mencerminkan kegiatan utama, perubahan data dapat diajukan melalui Coretax.
Perusahaan perlu menyiapkan dokumen yang mendukung kegiatan terkini. Selanjutnya, kode yang sesuai dipilih melalui menu perubahan data.
Setelah permohonan dikirim, perusahaan menunggu proses penelitian. Dengan demikian, perubahan KLU dilakukan berdasarkan kondisi bisnis yang nyata.
Pentingnya KLU bagi Administrasi Pajak Perusahaan
Pada akhirnya, KLU bukan sekadar kode yang tercantum dalam profil wajib pajak. Kode tersebut menjadi bagian dari data administrasi perpajakan.
Bagi perusahaan, perubahan kegiatan bisnis merupakan hal yang wajar. Namun, perubahan tersebut perlu diikuti dengan pemutakhiran data pajak.
Administrasi yang sesuai membantu perusahaan menjaga konsistensi informasi. Selain itu, data yang akurat dapat mendukung pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.
Karena itu, pengecekan KLU sebaiknya menjadi bagian dari evaluasi administrasi. Jangan menunggu sampai muncul kebutuhan tertentu untuk mengetahui apakah data KLU sudah benar.
Pemeriksaan sederhana melalui Coretax dapat dilakukan secara berkala. Dengan begitu, perusahaan dapat mengetahui lebih awal jika terdapat data yang perlu diperbarui.
Kesimpulan
Pada dasarnya, KLU di Coretax perlu menggambarkan kegiatan usaha atau pekerjaan wajib pajak yang sebenarnya. Karena itu, data tersebut perlu diperiksa secara berkala.
Untuk mengecek KLU, wajib pajak dapat masuk ke Coretax. Selanjutnya, buka Portal Saya, pilih Profil Saya, lalu periksa informasi KLU.
Apabila terdapat ketidaksesuaian, perubahan dapat diajukan melalui menu Perubahan Data > Identitas Wajib Pajak. Kemudian, aktifkan pilihan pembaruan KLU utama dan lengkapi informasi yang diminta.
Dokumen pendukung juga perlu disiapkan. Selain itu, seluruh data sebaiknya diperiksa sebelum permohonan dikirim.
Setelah dikirim, permohonan akan diteliti oleh petugas pajak. Oleh sebab itu, BPE perlu disimpan sebagai bukti administrasi.
Dengan memastikan KLU selalu sesuai, perusahaan dapat menjaga data perpajakannya tetap relevan. Selain itu, administrasi yang rapi dapat membantu perusahaan menjalankan kewajiban pajak dengan lebih tertib.
Butuh Bantuan Mengelola Administrasi Pajak Perusahaan?
Selain memastikan KLU di Coretax sudah benar, perusahaan juga perlu memperhatikan berbagai data dan kewajiban perpajakan lainnya. Perubahan kegiatan usaha dapat berdampak pada aspek administrasi yang lebih luas.
Karena itu, pemeriksaan data perpajakan sebaiknya dilakukan secara menyeluruh. Mulai dari profil wajib pajak, KLU, pelaporan SPT, hingga kewajiban pajak lainnya perlu diperhatikan.
KKP Melinda – Konsultan Pajak Batam siap membantu perusahaan maupun wajib pajak dalam menangani kebutuhan perpajakan. Layanan dapat mencakup konsultasi pajak, pemeriksaan kepatuhan, pengelolaan SPT, pendampingan pemeriksaan pajak, hingga kebutuhan administrasi perpajakan lainnya.
Dengan pendampingan yang tepat, pembaruan data dapat dilakukan secara lebih terarah. Selain itu, perusahaan dapat lebih fokus menjalankan kegiatan bisnis tanpa mengabaikan kewajiban perpajakannya.
Jika Anda membutuhkan bantuan terkait administrasi dan kepatuhan pajak, kunjungi KKP Melinda – Konsultan Pajak Batam dan konsultasikan kebutuhan perpajakan Anda.